Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Indramayu.- Sejumlah mantan Buruh Migran Perempuan asal Indramayu yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu, mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu untuk mempertanyakan Peran Pemerintah Daerah dalam hal memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Indramayu (23/5/17).
Pada pertemuan tersebut, anggota SBMI Indramayu ditemui langsung oleh Wahidin, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan didampingi Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kabid Pemberdayaan Perempuan.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kadis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pemaparan tentang program-program yang sudah dikerjakan oleh lembaganya, namun Kadis lebih memberi waktu kepada mantan Buruh Migran untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Dinas P3A.
Koordinator Tim audensi SBMI Indramayu, Huki Zaenah yang juga mantan Buruh Migran Taiwan, mengungkapkan selama 2016 SBMI Indramayu mencatat 50 kasus buruh migran dan 80 % nya menimpa buruh migran perempuan asal Indramayu.
Lanjut Zaenah, melihat dari data tersebut artinya perempuan asal Indramayu yang bekerja sebagai TKI sangat rentan mengalami masalah.
” Kami berharap DP3A Kabupaten Indramayu, lebih di tingkatkan lagi program-program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak agar pemasalahan yang menimpa perempuan asal Indramayu dapat diminimalisir” ungkap Zen.
- Dalam audensi tersebut, SBMI Indramayu menyampaikan beberapa poin masukan ke DP3A, diantaranya :
Sosialisasi pencegahan TPPO harus diperluas samapai di tingkat desa-desa. - Peningkatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan diperbanyak dan jangan hanya menunggu program dari pemerintah pusat saja. Harus dianggarkan di APBD Kabupaten Indramayu.
- Dibangunnya rumah singga untuk anak TKI.
Sementari itu ditempat terpisah, Ketua SBMI Indramayu (Juwarih) pada saat dikonfirmasi, menyampaikan selama ini Kabupaten Indramayu selalu dijadikan daerah percontohan oleh pemerintah pusat, namun menurutnya program-program dari pemerintah pusat maupun dari NGO di Indramayu hanya sekadar dijalankan saja (hanya event), sekadar menghabiskan anggaran.
Namun setelah program tersebut selesai, dampak atau perubahan di masyarakat tidak banyak terjadi. Sebagai contoh Pokja Bina Keluarga TKI di Kabupaten Indramayu sebagai pilot project program dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Tegas Juwarih (24/5/17).
