Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Reintegrasi seringkali dikaitkan dengan buruh migran yang memiliki masalah. Padahal buruh migran yang tidak memiliki masalah punya hak yang sama untuk mengikuti program reintegrasi. Pada dasarnya reintegrasi terdiri dari pemulihan, pelibatan ekonomi dan pelibatan sosial masyarakat.

Reintegrasi bukan hal yang sederhana, oleh karenanya peran pemerintah sampai masyarakat sipil diperlukan. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya pada saat kepulangan, tetapi bagaimana proses reintegrasi buruh migran berlanjut. Kebanyakan dari kita masih memahami reintegrasi hanya pada tahap pemulangan dan ekonomi. Padahal pelibatan sosial dan bantuan bantuan hukum untuk menangani kasus adalah bagian dari proses reintegrasi.

Aspek utama reintegrasi ialah pemberdayaan korban menuju kemandirian. Kemandirian menjadi kunci agar mereka bisa bertahan dan aktif dalam proses reintegrasi diri mereka sendiri. Korban bukan diajak menjadi pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses reintegrasi. Penyedia layanan reintegrasi harus sensitif terhadap korban sehingga bisa menyesuaikan apa yang mustinya bisa dilakukan.

Ada beberapa indikator reintegrasi berjalan sukses, beberapa diantaranya adalah mempunyai tempat tinggal aman, mendapat jaminan keamanan dan keselamatan, sehat secara fisik dan mental (misal percaya diri dan tidak depresi), status hukum jelas, karena hukum berkaitan dengan hak, sejahtera dalam ekonomi dan sosial.

Setiap buruh migran memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga program reintegrasi tidak bisa diseragamkan, misalnya kebutuhan buruh migran PRT, ABK dan pabrik berbeda-beda. Reintegrasi perlu terbuka pada berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Reintegrasi sebaiknya tidak hanya melibatkan pendamping saja, tetapi juga melibatkan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Poin mengenai reintegrasi sebaiknya dimasukkan dalam rumusan revisi UU 39/2004.

Sumber : Diskusi Jaringan Buruh Migran tentang Reintegrasi