Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Ada berbagai macam pendapat buruh migran, pegiat buruh migran dan masyarakat umum menanggapi hukuman mati yang baru-baru ini menimpa dua Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi. Ada yang menanggapi dengan sikap peduli, prihatin, marah sekaligus kesal, biasa saja, sampai yang sinis menyalahkan buruh migran.
Menyikapi hukuman mati yang menimpa BMI di Arab Saudi, buruh migran dan pegiat buruh migran menggelar aksi unjuk rasa yang diadakan di depan Kantor Kedutaan Arab Saudi di Indonesia. SBMI, Migrant Care dan FSPMI melakukan unjuk rasa mengutuk hukuman mati buruh migran Jumat (17/05). Bobi AM, Sekjen SBMI sekaligus massa aksi, menyatakan bahwa pemerintah dan PPTKIS berperan besar terhadap terjadinya hukuman mati buruh migran.
“Pemerintah selama ini memberikan izin kepada PPTKIS untuk menempatkan TKI di negara yang tidak memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan pekerja asing atau bilateral agreemant, “ujar Bobi.
Massa aksi lain, Wahyu Susilo dari Migrant Care, menyampaikan agar Presiden Jokowi tidak diam menyikapi hukuman mati buruh migran. Pasalnya salah satu instrumen pemenangan Jokowi menjadi presiden adalah Piagam Satinah yang berisi janji-janji Jokowi terhadap buruh migran.
Menyikapi hukuman mati terhadap buruh migran, di Arab Saudi pegiat BMI-SA menggelar do’a bersama untuk Siti Zainab dan Karni. Ketua Umum BMI-SA Ganjar Hidayat mengatakan do’a bersama ini sebagai bentuk kepedulian dan keperhatinan BMI-SA terhadap nasib pahlawan devisa yang dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi. Sama halnya dengan Arab Saudi, SBMI Indramayu juga menggelar do’a bersama dalam bentuk tahlil sesuai dengan adat istiadat warga Indramayu.
“Kami menggelar doa bersama dalam rangka solidaritas untuk mendoakan Dua TKI Siti Zaenab dan Karni. TKW yang baru dieksekusi mati raja Arab Saudi,” ujar Ketua SBMI Indramayu, Juwarih, Senin (20/5/15).
Selain mendoakan dua buruh migran yang telah dieksekusi mati, Juwarih juga berharap agar 35 TKI yang masuk daftar terancam hukuman mati ada peluang untuk dibatalkan. Terlebih dalam 35 daftar tersebut ada buruh migran asal Indramayu, Siti Komariah. SBMI Indramayu selanjutnya akan mendesak pemerintah agar melakukan upaya negosiasi terhadap pemerintah Arab Saudi.