Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang dilaksanakan di Hong Kong, Minggu(6/7/2014) berakhir dengan aksi demo dari ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditolak menggunakan hak konstitusinya lantaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah ditutup.

Sebanyak 500 lebih TKI yang ditolak menggunakan hak konstitusinya, kemudian menggelar aksi dan melampiaskan kejengkelannya pada panitia dengan merobohkan pagar pembatas dan merangsek masuk area pencoblosan.

“Saya sempat bertanya ke beberapa panitia soal kemungkinan perpanjangan waktu pencoblosan karena antrian masih panjang, tetapi mereka hanya geleng-geleng kepala pertanda tidak bisa. akhirnya, pencoblosan tetap ditutup jam 5 sore sesuai jadwal. Desakan dari ratusan TKI yang ditolak menggunakan hak konstitusinya pun hanya dijawab bahwa izin penggunaan lapangan hanya sampai jam 5 sore dan tidak bisa diperpanjang lagi.” ungkap Fera Nuraini, Pegiat PSD-BM yang meliput Pilpres di Hong Kong.

Ketidaksiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebenarnya tampak sejak pagi. Panitia baru membuka TPS pada pukul 8.45 pagi dan hanya ada 1 jalur untuk akses ke TPS. Padahal, sudah ada ratusan TKI yang mengantri sejak pukul 7.00.

“Tampak petugas PPLN tidak profesional, Saya sendiri datang ke TPS jam 8.30 pagi dan antrian sudah memanjang. Namun tidak ada pembedaan jalur akses ke TPS, antara pemilih sudah mendapatkan undangan (masuk DPT) dengan pemilih yang tidak masuk DPT (mengurus form Model A.K atau form untuk Pemilih Khusus Tambahan yang menggunakan KTP/Paspor) dijadikan satu untuk antri dalam satu jalur. Padahal seharusnya, pemilih yang mendapatkan undangan tidak perlu antri dan bisa langsung masuk ke TPS.”papar Fera Nuraini.

Sampai pukul 10.00 waktu Hong Kong, antrian semakin panjang dan tidak ada panitia yang memberi pengarahan soal perbedaan antara yang bisa langsung masuk ke TPS dan yang harus antri untuk mengurus formulir Model A.K menggunakan KTP/Paspor. Samakin siang antrian semakin memanjang. Karena suasana sangat panas, ditambah lagi dengan kondisi puasa Ramadhan, ada 7 orang BMI yang pingsan dan dibawa ke tenda khusus dengan tenaga medis yang telah disiapkan.

Hujan deras sempat mengguyur lapangan Victoria Park pada pukul 11.00 siang, namun para pemilih tetap antri dengan tertib dan tidak hampir tidak ada yang lari keluar dari barisan antrian untuk menghindari hujan. Meskipun pihak PPLN dan KJRI sudah memprediksi adanya kenaikan jumlah WNI pemilih dalam Pilpres 2014, namun mereka tampak tidak mempersiapkan dengan baik pelaksanaan pilpres.

Pengumuman hanya dilakukan petugas di depan pintu TPS tanpa pengeras suara, padahal antrian yang jauh dari pintu TPS sangat panjang dan tidak mendengar himbauan tersebut. Setelah didesak baru kemudian ada petugas yang menerima beberapa masukan dari para TKI untuk membuka pintu/jalur lain, sehingga calon pemilih dengn undangan bisa langsung masuk tanpa antri.

Antusiasme para pekerja migran pada Pilpres 2014 berbeda dengan saat Pileg April lalu, dimana TKI yang mencoblos ke TPS sekitar 6000 lebih, sedangkan saat Pilpres ini ada 32.000 lebih. TPS ada 13 dengan 5 bilik suara setiap TPS, tenaga untuk pendataan ada 2 orang di setiap TPS. Bagi pemilih yang membawa undangan dicocokkan dulu dengan barcode di database dan masih memeriksa KTP Hong Kong pemilih, ini jelas makan waktu. Malah ada petugas yang bertele-tele dengan bertanya soal berapa tahun bekerja di Hong Kong, kenapa KTP kok fotonya belum ganti, serta berbagai pertanyaan lain yang tidak perlu dan bukan menjadi prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan KPU.

“Jadi salah besar jika dikatakan, para TKI/BMI sengaja datang terlambat ke TPS. Saya salah satu pemilih diantara ratusan pemilih lain yang ada di lokasi sejak TPS baru dibuka pada pukul 9.45 waktu Hong Kong.”ungkap Fera.

Sementara Fathulloh, pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) paparkan bahwa keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi adalah hak konstitusi yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan bukan diberangus hanya karena alasan teknis yang sesungguhnya juga memperlihatkan betapa PPLN dan KJRI Hong Kong tidak profesional dalam menggelar Pilpres 2014.

BERIKUT VIDEO KERICUHAN PILPRES 2014 di Hong Kong

BERIKUT REKAMAN KRONOLOGI YANG DIKICAUKAN MELANIE SUBONO (via @melaniesubono)