Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Kuala Lumpur—Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Pemerintah Malaysia dan Indonesia menunjuk IMAN (International Market and Net Resources Sdn. Bhd) dalam hal pemulangan TKI asal Indonesia. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan perusahaan akan membantu pekerja asing tanpa izin (PATI) dari segala tahapan proses yang diperlukan untuk pulang ke kampung halaman.

“Ini termasuk mempersiapkan semua dokumen perjalanan dan mendapatkan ijin dari Imigrasi untuk pembelian tiket pesawat dan kapal,” tutur Hermono sesaat setelah peresmian pusat layanan di Wisma Rampai, Taman Sri Rampai. Demikian dikutip oleh media thestar.com.

Ia menambahkan proses ini sedang berlangsung sebagai usaha bersama kedua negara untuk menyelesaikan isu pendatang tidak resmi di Malaysia.

“Persoalan terjadi di luar isu ekonomi, ini ditunjukan dengan tenggelamnya kapal yang mengangkut buruh migran dimana banyak dari mereka yang meninggal. Kita sedang mengharapkan penyediaan keselamatan alternatif, sehingga orang-orang ini tidak akan memilih untuk mengambil resiko tersebut,” Hermono menambahkan.

Sementara pimpinan ekskutif IMAN, Datuk Azri Zain, mengatakan keselamatan penumpang dapat diurus dalam waktu lima sampai enam hari. Di sisi lain, menanggapi pemberitaan tersebut, Bobi Alwi selaku Sekjen SBMI mengatakan ini merupakan bentuk penyimpangan kebijakan.

“Atas kejadian tenggelamnya kapal yang mengangkut TKI beberapa waktu lalu, kemudian malah dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menunjuk perusahaan swasta memulangkan TKI. Padahal biaya yang harus dikeluarkan TKI cukup besar, sekitar RM 1,250. Itu belum termasuk harga tiket pesawat atau kapal yg harganya tidak masuk akal karena dibuat flat. Kalau ditotal sekitar RM 2,000 atau sekitar Rp. 8 juta lebih,” ungkap Bobi di Jakarta hari ini.

Bobi mempertanyakan kebijakan ini, apakah ini kebijakan yg melayani dan melindungi BMI? Bobi menilai ini tak lebih dari upaya pemerasan. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong pemerintah untuk menempuh diplomasi kepada pemerintah Malaysia. Harapannya buruh migran bisa dipulangkan dengan biaya rendah dan denda bisa ditekan.

“Kita serumpun bangsa bernama Nusantara, tidak seharusnya masing-masing pihak saling memangsa, ” ujar Bobi.

Menanggapi kasus ini, Abdul Rahim Sitorus, koordinator Pusat Sumber Daya Buruh Migran, mengatakan bahwa memulangkan BMI/TKI meskipun mereka berstatus sebagai PATI, adalah kewajiban negara. Pernyataan Rahim Sitorus bukan tanpa dasar, ini sesuai dengan pasal 73 ayat (3) UU nomor 39 tahun 2004, bahwa dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, pemerintah, dan pemerintah daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.