Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Dirjen Binapenta Kemenakertrans mengeluarkan daftar PJTKI yang menerima sanksi skorsing. Data PJTKI nakal tersebut diberikan Binapenta pada Tim Pengawas DPR RI pada Maret lalu. Menurut Poempida Hidayatullah, Wakil Ketua Timwas TKI, daftar tersebut tak pernah dibuat transparan secara publik oleh Binapenta. Padahal data yang sangat krusial tersebut seharusnya dipublikasikan setiap saat jika ada perubahan kalau merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik.

PJTKI atau PPTKIS nakal yang mendapatkan sanksi harus dibuka ke publik agar masyarakat atau calon buruh migran tidak salah pilih menentukan PJTKI mana yang hendak dipakai. Selama ini buruh migran ditempatkan oleh PJTKI yang tak semuanya memberikan keadilan bagi buruh migran. Banyak kasus dimana buruh migran dirugikan, seperti misalnya biaya penempatan yang melebihi standar, pemalsuan dokumen, atau bahkan perlakuan pada BMI yang seperti barang dagangan.

Dalam data tersebut ada 231 PJTKI yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 32, pasal 55, pasal 82 undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 32 mengenai surat izin pengerahan (SIP), pasal 55 mengenai perjanjian kerja antara PJTKI dan TKI, dan pasal 82 mengenai PJTKI yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan pada CTKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Namun dalam data tesebut Binapenta juga telah mencabut skorsing 160 PJTKI karena telah bersedia memenuhi kewajiban dan ketentuan untuk perbaiki mekanisme penempatan sesuai UU 39 tahun 2004 dan Permen No 17 tahun 2012 tentang sanksi administratif. PJTKI yang tak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak melaporkan hasil perbaikan diusulkan untuk tidak dicabut. Tentu sebagai buruh migran atau pegiat buruh migran kita harus mengawasi pemberian sanksi ini, karena sanksi administratif macam ini rawan diselewengkan. Berikut ini adalah daftar PJTKI nakal, daftar yang dipublikasikan oleh website DPR ini memang kurang jelas. Kawan-kawan buruh migran dapat mencocokan data PJTKI nakal tersebut dengan data PJTKI di website survei.buruhmigran.or.id.