Jeddah– Pemulangan TKI overstay dari Arab Saudi tak kunjung menunjukkan kejelasan. Meski presiden melalui akun twitternya menyatakan niat pemerintah untuk segera menangani pemulangan warga negara Indonesia tersebut, namun hingga saat ini belum tampak kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, pemulangan TKI overstay yang dipenjarakan di Tarhil Sumaisyi baru satu kali. Masih ribuan orang yang berada dalam penjara tersebut.
Hari ini Menko Kesra, Menko Polhukam dan Menlu, mulai bekerja utk melakukan semua langkah bagi evakuasi WNIO ke tanah air. *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) November 8, 2013
Pernyataan presiden tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hingga saat ini pun belum ada pernyataan resmi yang merinci teknis pemulangan TKI overstay yang berjumlah ribuan diterima oleh redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran.
Pemindahan TKI ke Tarhil Sumaisyi dari Mathar Qadim pun sempat terjadi pada tanggal 11/11/2013. Menurut keterangan Thobibudin (35), salah satu tim relawan TKI Arab Saudi, pihak KJRI telah menyediakan 20 bus untuk memindahkan TKI overstay dari Mathar Qadhim menuju ke Sumaisyi. Otoritas Sumiasyi menolak untuk menerima TKI overstay tersebut. Beberapa TKI pun telah dipindahkan ke Madinatul Hujjaj.
Situasi yang tak kunjung menentu ini seharusnya dapat disikapi dengan cepat oleh pemerintah Indonesia. SBY selaku presiden harus turun tangan secara langsung dengan melakukan lobi diplomasi antar negara. Penyediaan angkutan pemulangan TKI overstay perlu diseriusi oleh pemerintah.
Menurut Yossy Suparyo, salah satu pegiat PSD-BM, SBY harus memberikan mandat yang spesifik kepada para pembantunya. Penanganan ini tidak cukup hanya disampaikan melalui sosial media, melainkan membutuhkan kinerja konkrit pemerintah.
“Ini sudah beberapa hari, jadi pemerintah haru mau lebih serius. Presiden mandatanya pun harus jelas kepada pembantunya. Itu pun harus terbuka kepada publik,” tegas Yossy.
Selain di Tarhil Sumaisyi, TKI overstay juga berkumpul di Tarhil Mathar Qadim dan beberapa tempat lain. Jumlah TKI overstay ini kini masih menunggu keseriusan pemerintah mengurusi warga negaranya.