Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.
Minggu (1/09/13), di lapangan Victoria Park Causeway Bay kembali diadakan panggung gembira. Jaringan BMI Cabut UU No. 39/2004 yang didukung sepenuhnya oleh Western Union mengadakan acara dengan tema “Berlebaran di Kampung Victori, Mempererat Ukuwah Antar Buruh Migran di Perantauan.” Acara ini dimulai dari pukul 10.00 pagi waktu Hong Kong sampai pukul 18.00 sore. Selain berbagai macam hiburan tarian tradisional dan lagu-lagu, juga ada lomba gubahan lagu progresif, kreasi jilbab, baju muslim dan Miss Western Union.
Pukul 12.00 siang, Jaringan BMI yang terdiri dari berbagai macam organisasi melalukan parade. Kegiatan itu dilakukan dengan berbaris di lapangan lalu mengelilingi Victoria Park, selanjutnya keluar lapangan menuju gedung KJRI. Di depan gedung KJRI para BMI tidak melalukan aksi demo, hanya berparade saja sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan kembali ke lapangan untuk melanjutkan acara. Parade ini diikuti sekitar 400 BMI dan berjalan tertib dengan pengawalan polisi Hong Kong.
BMI Hong Kong juga prihatin dengan kasus yang dialami Kartika Puspitasari, di mana selama dua tahun bekerja dirinya mendapat perlakuan yang sangat buruk dari majikannya. Perlakuan buruk yang diterima Kartika diantaranya, gaji tidak dibayar dan makan hanya tiga hari sekali. Parahnya lagi, tubuhnya pernah diikat saat majikan pergi berlibur selama 5 hari tanpa diberi makan dan minum. Hong Kong yang mendapat sebutan “Surganya BMI” seakan runtuh dengan mencuatnya kasus Kartika ini.
Bagaimana tidak? Saat zaman sudah modern dan Hong Kong sebagai negara maju di Asia juga dunia ternyata masih saja ada warganya yang memperlakukan pembantu rumah tangganya sedemikian keji. Seruan untuk mengadili majikan Kartika dengan hukuman yang berat terus dilakukan oleh organisasi BMI. Selain itu, tuntutan juga mengarah pada ganti rugi untuk Kartika atas perlakuan buruk majikannya selama dua tahun. Harapan lain atas adanya kasus ini, semoga kejadian yang dialami Kartika menjadi pembelajaran bagi para majikan agar tidak memperlakukan PRT sebagai budak.
