Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Pelayanan KJRI Jeddah masih buruk. Banyak buruh migran menilai, para petugas KJRI Jeddah tak menjalankan tugasnya dengan baik. Buruh migran yang tidak berdokumen, sering menjadi sasaran. Padahal, masa amnesti atau pengampunan dari Raja Arab Saudi telah diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Melalui kebijakan perpanjangan itulah, seharusnya para petugas KJRI Jeddah lebih meningkatkan kualitas pelayanannya.

Menurut Jafry Al Jawwad, buruh migran di Jeddah Arab Saudi, pelayanan buruk di KJRI Jeddah bisa dilihat melalui beberapa hal. “Alasan pertama, adanya pembatasan jumlah TKI yang dilayani, kedua, adanya diskriminasi dalam pelayanan. Palayanan lebih diutamakan untuk TKI yang emmiliki syarat lengkap untuk exit permit. Jika demikian, maka amnesti tidak akan berarti apa-apa bagi puluhan ribu TKI.

Bila yang terjadi demikian, maka lebih baik pindah majikan atau naql Kafalah, dengan catatan calon majikannya benar-benar butuh dan mau mengurus. “Kebanyakan TKI, data-datanya diurus oleh orang Saudi. Meski TKI tak punya data, biasanya tetap bisa terurus karena majikannya yang baik. Tapi kalau yang keluar masuk ajnabi, pasti akan sulit,” papar Jafry.

Jafri menambahkan, harus ada terobosan dalam hal pelayanan bagi TKI tidak berdokumen. Minimal harus ada pendekatan seperti lobi dan siasat pelayanan teknis. “Jika ini dilakukan pasti beres. Mestinya intervensi pemerintah harus sampai ke sana, dengan pertimbangan perlindungan dan kondisi psikologis para TKI Overstay di lapangan yang seakan tidak punya harapan karena tak punya data iqamah atau paspor lama,” tambah Jarfy.

Macetnya pelayanan itu juga disebabkan karena pihak safarah (kedutaan) malu meminta rekap data para TKI Overstay, yang sudah balagh hurub oleh majikanya. Seharusnya setelah proses pendataan tersebut selesai, Surat  Perjalanan Laksana Paspor secara kolektif bisa diterbitkan. Armada transportasi pun harus dipersiapkan baik jalur udara maupun laut.

Sementara itu menurut analisis Ahyar, amnesty bisa menjadi ladang untuk meraup keuntungan yang cukup besar. Asumsinya, satu SPLP seharga 20 Real jika dikalikan 8.300 saja maka akan ketemu angka 1.160.000 real atau setara dengan Rp.4.316.000.000. Pelayanan seperti ini memberi peluang terhadap munculnya para calo pengurus dukumen, dan memberi kesempatan kepada Imigrasi Saudi Arabia untuk mengeruk keuntungan dari pengurusan print out dan data lainnya. Tak hanya itu, ribuan TKI overstay juga terancam terlantar bila mekanisme amnesti tersebut tak dirubah ke arah yang lebih baik.