Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Karang Taruna Bina Mandiri Desa Kertajati, Majalengka bekerja sama dengan Komunitas Buruh Migran Majalengka (KBMM) dan Migrant Institute Jakarta akan menggelar Dialog Publik pada 30 Juni 2013. Dialog publik dengan tema ”Memperkuat Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan TKI dan Keluarganya Asal Kab. Majalengka” akan digelar di Aula PGRI Desa Kertajati.
Diskusi publik direncanakan akan menghadirkan Bupati, Kepala Disnakertrans, dan Anggota DPRD Majalengka yang akan dipanelkan dengan Poempida Hidayatulloh dari Komisi IX DPR RI dan Adi Candra dari Migrant Institute Jakarta. Selain bertujuan mendiskusikan persoalan kebijakan pemerintah daerah terkait pelindungan dan pemberdayaan buruh migran, dalam kegiatan tersebut juga akan dilakukan peresmian Komunitas Buruh Migran Majalengka (KBMM).
Adalah Endang Herawati, mantan Koordinator Ikatan Pekerja Indonesia (IPIT) Taiwan bersama beberapa mantan buruh migran dari beberapa daerah di Majelengka dan Himpunan Purna TKI (HPTKI) Majalengka yang merintis sebuah orgnisasi bernama Komunitas Buruh Migran Majalengka (KBMM). Menurut Endang Herawati, KBMM didirikan guna membangun solidaritas dan ruang berbagi antar mantan buruh migran di Majalengka.
“Seperti halnya kantong buruh migran yang lain, persoalan buruh migran, juga banyak terjadi di Majalengka, dari percaloan, penipuan, minimnya pengetahuan masyarakat terkait proses penempatan yang benar, hingga berbagai kasus yang menimpa TKI asal Majalengka saat bekerja di luar negeri. KBBM sendiri diharapkan bisa menjadi ruang untuk mempertemukan dan membangun solidaritas dari mantan-mantan TKI di Majalengka.” tutur Endang Herawati yang sudah pulang dari Taiwan pada 5 Maret 2012.
Endang menambahkan, diskusi publik tersebut hanya inisiasi awal untuk mulai membicarakan persoalan buruh migran di Majalengka. “Melalui diskusi publik, kami ingin saling mempertemukan antara mantan buruh migran, pemerintah desa, pemerintah daerah dan perwakilan pembuat kebijakan di DPR-RI, guna mencari gagasan untuk memperbaiki kebijakan perlindungan bagi buruh migran.” pungkas Endang.
