Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.
Jaringan Aliansi Revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri (Jari PPTKILN) hadiri Jambore Buruh Migran 2013, yang diselenggarakan pada 10 – 12 Juni 2013 di Desa Sida Urip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Selain Jari PPTKILN, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Institute pun turut serta dalam acara khusus bagi TKI yang diselenggarakan atas inisiasi Lakpesdam NU Cilacap itu.
Menurut Nurus Mufida, yang juga merupakan Koordinator Jari PPTKILN, acara Jambore Buruh Migran sangat penting untuk dilaksanakan. “Acara ini bisa dijadikan ajang penyadaran dan pengetahuan, bukan hanya bagi buruh migran tapi juga masyarakat desa pada umumnya,” jelas perempuan yang akrab disapa Fida. Selain itu, acara yang digagas khusus untuk buruh migran tersebut juga digunakan untuk sosialisasi migrasi yang aman. “Kegiatan ini penting. Jika kita ingin melihat bagaimana awal mula proses migrasi, maka kita harus memperhatikan penyelengaraannya di desa,” terang Fida.
Jari PPTKILN juga menyampaikan pernyataannya, bahwa perekrutan TKI seharusnya dilakukan dalam satu atap. Artinya, semua proses yang terkait penempatan TKI seharusnya dikerjakan oleh pemerintah desa. Hal ini akan sangat efektif dan efisien, agar segala informasi tentang TKI bisa didapat dari satu bilik sehingga kredibilitas dan keakuratan datanya terjamin. Fida menambahkan, bahwa pihaknya sedang mendesak DPR agar dalam proses penggodokan revisi UU PPTKILN, pemerintah tingkat desa juga diikutsertakan.
Sementara itu, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga bergerak di bidang perlindungan TKI, Migrant Institute juga ikut menghadiri Jamboore Buruh Migran. Tak tanggung-tanggung, wakil Migrant Institute yang menghadiri acara tersebut adalah Adi Candra Utama yang merupakan Direktur dari Migrant Institute.
Menurut Adi, TKI dan para keluarganya seharusnya tidak melewatkan acara tersebut dan mengikutinya secara seksama. “Penting juga bagi kawan-kawan agar tidak terjebak dalam kegiatan seremonial semata,” jelas Adi. Pemaksimalan kegiatan itu menurut Adi juga bisa ditambah melalui diskusi-diskusi yang bisa dipakai untuk memetakan arah permasalahan TKI.
