Perjuangan memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bisa ditempuh lewat pemanfaatan tekhnologi Informasi. TKI di luar negeri dan keluarganya tetap bisa berkomunikasi meski keduanya berada di dua negara yang berbeda. Teknologi ini mampu mendekatkan mereka menembus sekat jarak dan waktu.

Demikian pelajaran berharga yang diceritakan oleh para pengelola Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik di sepuluh kota seperti, Cilacap, Mataram, Sukabumi, Cianjur, Malang, dan Banyumas saat refleksi program yang diselenggarakan Yayasan Tifa di Hotel Jayakarta, Yogyakarta (8-10/10/2009). Mahnetik kependekan dari Rumah Internet TKI, sebuah program dukungan teknologi informasi yang diberikan Tifa bekerjasama dengan Microsoft Indonesia.

PTK Mahnetik Cilacap contohnya, lewat inisiatif konferensi video mereka berhasil mempertemukan seorang TKI di Hongkong dengan keluarganya di Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Ide ini cukup berbekal teknologi webcame dan aplikasi pesan instan (instan messager). TKI bisa berbagi cerita dengan layaknya komunikasi tatap muka secara langsung. PTK Mahnetik Cilacap yang digawangi pegiat Lakpesdam NU ini juga membahas secara rutin permasalahan-permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri melalui diskusi kampung.

Usaha menarik dilakukan oleh PTK Mahnetik Sukabumi, mereka mengelola basis data buruh migran sebagai alat pemantauan TKI yang tengah bekerja di luar negeri dan mantan TKI yang telah bermukim di tanah air. Lewat basis data tersebut, mereka dapat mengetahui dan memperbarui kondisi terkini yang dialami oleh para buruh migran. Bahkan, aneka kegiatan ekonomi produktif digelar untuk memberdayakan para warga yang pernah menjadi buruh migran.

Hal berbeda dialami PTK Mahnetik di Lombok dan Cianjur. Pengelola PTK Mahnetik di kedua kota ini justru terkendala oleh akses internet yang sulit. Infrastruktur penyedia jasa internet di lokasi PTK sangat minim, karena itu kegiatan mereka lakukan sebatas pelatihan komputer, seperti pelatihan paket aplikasi kantoran untuk warga dan keluarga buruh migran secara gratisan.

Semangat di atas patut diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat luas. Namun, pengelola harus terus mengingat intisari ide pemanfaatan teknologi informasi lewat PTK Mahnetik. Teknologi informasi seharusnya tetap ditempatkan sebagai alat perjuangan, bukan sebagai tujuan. Bila hal ini tidak diperhatikan maka akibatnya bisa kontraproduktif. Alih-alih PTK Mahnetik dapat media perjuangan perbaikan burun migran, justru mereka terjebak sebagai konsumen teknologi semata.