Kerepotan Pemerintah Indonesia dalam melayani proses Amnesty (pengampunan terkait izin tinggal TKI tak berdokumen oleh pemerintah Arab Saudi) semakin memuncak. Ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang mengantri untuk memproses dokumen di KJRI Jeddah dikagetkan dengan aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok massa. Pembakaran Gedung KJRI Jeddah terjadi pada Minggu (09/06/2013) Sore, sekitar pukul 18.40 waktu Jeddah.

Diduga aksi pembakaran KJRI Jeddah terjadi karena kekecewaan terhadap pelayanan pengurusan dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP. Massa yang berkumpul sejak sore tidak sabar menunggu pelayanan yang sedianya baru akan dibuka pukul 19.30 waktu Jeddah.

“Saya datang ke KJRI Jeddah sekitar jam 4 sore untuk membagikan minuman mineral dari donatur. Sesampainya di sana, saya melihat sudah banyak TKI yang berjatuhan pingsan. Paramedis sibuk, kejadian tepatnya di tengah jalan raya di depan KJRI, di samping 2 mobil ambulncenya, Ada yang pingsan di tengah pembatas jalan.Ada yang tergeltak di jalanan di samping mobil ambulance dan paramedis. Mereka umumnya kecapaian, memaksakan diri untuk mengantri. Selain kurang istirahat, banyak sekali diantara mereka yang mengantri hingga menginap di depan KJRI.” tutur Ganjar, seorang TKI Arab Saudi asal Bandung kepada redaksi PSD-BM.

Pemerintah Arab Saudi memberikan amnesti bagi pendatang yang menyalahi izin tinggal untuk sesegera mungkin memperbaiki izinnya. Mereka diberikan kelonggaraan waktu sampai 24 Sya’ban 1434 H/ 3 Juli 2013 untuk mengurus izin tinggal atau kembali ke negara asal.

SPLP yang diurus ribuan TKI di KJRI Jeddah sendiri merupakan pengganti Paspor yang digunakan untuk mengurus izin kerja tinggal atau identitas diri yang kerap disebut Iqoma ke Pemerintah Arab Saudi. Sayang, proses pengampunan yang seharusnya bisa dimaksimalkan Pemerintah Indonesia, justru dilaksanakan tanpa persiapan yang cukup matang.

“Bayangkan saja dalam himbauan atau pengumuman KJRI Jeddah kepada ribuan TKI dicantumkan, bahwa pelayanan KJRI untuk penerbitan SPLP, dibuka mulai dari jam 19.30 sampai 22.00 waktu Jeddah. Pertanyaan kami, apakah waktu pelayanan yang hanya 2,5 jam cukup untuk melayani ribuan pemohon?. Sabtu kemarin (08/06/13) saja pelayan baru beres jam 12 malam lebih, itu juga penutupan antrian sekitar jam 9.” tambah Ganjar.

Minimnya tenaga atau SDM dan relawan yang membantu pelayanan KJRI Jeddah, turut menjadi penyebab tidak maksimalnya layanan. Meskipun tidak sebesar pemohon di KJRI Jeddah, cara yang dilakukan Negara Pakistan, India, dan Filipina tampaknya harus jadi contoh bagi pemerintah Indonesia. Pewakilan Negara Pakistan, India dan Filipina menata lokasi sekitar gedung mereka agar lebih nyaman bagi ribuan warganya yang mengantri, dengan memasang tenda-tenda.