JAKARTA \u2014\u00a0Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menilai para tenaga migran di sektor domestik (rumah tangga) di Arab Saudi sulit mendapatkan perlindungan. Pasalnya, walaupun pemerintah Arab Saudi mempunyai undang-undang tenaga kerja namun tidak ada pasal khusus yang melindungi pembantu rumah tangga dari perlakuan kejam majikan.<\/p>\n
\u201cIbaratnya, kalau PRT (Pembantu Rumah Tangga) bekerja di Arab, jaminannya adalah kebaikan majikan dan Tuhan,\u201d ungkap Anis ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Jakarta, Selasa (16\/11).<\/p>\n
Kasus Sumiati, lanjut Anis, seharusnya dijadikan momentum oleh pemerintah Indonesia untuk merumuskan nota kesepahaman mengenai jaminan perlindungan bagi TKI di sektor domestik dan juga pengakuan akan gaji yang layak. \u201cJika akhirnya pemerintah Arab Saudi tidak mau bekerjasama dengan baik, ya sudah, maka moratorium (penghentian pengiriman TKI) harus tegas dilakukan oleh Indonesia,\u201d paparnya.<\/p>\n
Lebih jauh Anis menambahkan, pihaknya turut mengharapkan adanya suatu tindakan preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia. Misalnya,\u00a0 dengan menyiapkan TKI agar memiliki skill (kemampuan) dan pengetahuan akan hukum, budaya dan sosial di negara penempatan.<\/p>\n
Selain itu, terang Anis, pemerintah Indonesia juga harus mengawasi kinerja perusahaan swasta yang saat ini memiliki status quo atas pemberangkatan TKI agar tidak sembarangan mengirim TKI ke luar negeri. \u201cDi sini terlihat jelas, pemerintah terkesan tidak serius akan kasus TKI yang dianiaya. Buktinya terus saja ada kasus TKI dianiaya di seluruh negara penempatan,\u201d kesalnya.\u00a0(cha\/jpnn)<\/p>\n
Sumber:JPNN.com (16\/11\/10)<\/p>\n