Pekerja Migran dan Situasi Politik di Hong Kong

Author

Pekerja Migran Indonesia yang Memanfaatkan Hari Libur Berkumpul di Taman Mei Foo, Minggu 15/9/2019. Sumber Foto : Redaksi Buruh Migran
Pekerja Migran Indonesia yang Memanfaatkan Hari Libur Berkumpul di Taman Mei Foo, Minggu 15/9/2019. Sumber Foto : Redaksi Buruh Migran

Situasi politik di Hong Kong akhir-akhir ini memanas karena penolakan warga Hong Kong terhadap penerbitan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi dalam masa pemerintahan Carie Lam. Kondisi ini terus berlanjut meskipun RUU Ekstradisi telah resmi dicabut. Para pengunjuk rasa masih menuntut pemerintah untuk mengabulkan lima tuntutan yang mereka ajukan.

Mengutip CNN International, lima tuntutan utama demonstran di Hong Kong adalah; Pertama, diadakan investigasi oleh pihak ketiga terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Kedua, meminta pemerintah menarik sepenuhnya RUU Ekstradisi. Ketiga, pemerintah mencabut penggunaan kata ‘kerusuhan’ dalam menggambarkan aksi demo. Keempat, meminta pembebasan semua pengunjuk rasa yang ditangkap saat demo terjadi. Kelima, meminta diberikan hak pilih universal, yang termasuk mengadakan pemilihan kembali Pemimpin Eksekutif Hong Kong. 

Terjadinya aksi unjuk rasa tersebut, menimbulkan rasa simpati dari warga asing yang berada di Hong Kong. Fenomena ini menarik dan diangkat menjadi salah satu topik untuk memberi informasi kepada para pembaca terkait keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong dan isu politik di Hong Kong. 

Tim redaksi berhasil menghubungi Dato Muhammad Zainul Arifin —lebih akrab dengan sapaan Dato MZA—pegiat pekerja migran sekaligus mantan calon legislatif untuk dapil luar negeri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  Berikut merupakan wawancara Dwi dengan Dato MZA yang berhasil dicatat: 

Bagaimana sebaiknya PMI menyikapi isu politik di Hong Kong dan bagaimana aturan yang ada? 

“Saya pikir tidak ada regulasi yang membenarkan PMI ikut serta di dalam kegiatan demokrasi di mana PMI berada, baik regulasi Indonesia maupun terkait Hubungan Internasional. Posisi PMI adalah WNI yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah sesuai dengan UU 18/2017 tentang Pelindungan PMI. Kementerian Luar Negeri dan KJRI mengimbau agar PMI tidak mendekati tempat-tempat atau lokasi di mana banyak kerumunan orang yang sedang melakukan demonstrasi/unjukrasa.”

Terkait dengan hak asasi manusia tentang kebebasan bersuara/berpendapat. Apakah PMI dibolehkan untuk menggelar aksi solidaritas baik untuk pernyataan pro atau kontra terhadap salah satu partai politik di negara ia bekerja?

“HAM (Hak asasi manusia.red) yang dimaksud adalah HAM di mana PMI merasa dirugikan atau didzolimi pada saat seseorang bekerja sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja. Bukan HAM yang dimaksud untuk mendukung aksi-aksi demonstrasi di negara tempat ia bekerja”.

JIka sesuatu terjadi kepada PMI saat ia melakukan aksi solidaritas. Dapatkah ia mengklaim kepada asuransi atau pemerintah dalam hal ini adalah konsulat?

“Saya pikir tidak dapat mengklaim ganti rugi atau apa yang menjadi hak, karena yang dilakukan ada di luar dari hak dan kewajiban sebagai PMI. Akan tetapi selagi status WNI, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI tersebut terlepas dari apa yang dilakukannya. Pada intinya negara harus hadir melindungi PMI di mana pun ia bekerja dan apapun status PMI tersebut. Selagi PMI itu WNI, maka negara wajib hadir melakukan perlindungan dan pengawasan di setiap aktivitas PMI.”

Saran secara pribadi untuk teman- teman di Hong Kong?

“Sebenarnya sering saya WA (WhatsApp. red) kawan-kawan di sana terkait posisi dan kondisi sebagai PMI. Bahwa PMI adalah pekerjaan yg sangat mulia dan terhormat. Mengapa? Karena PMI membantu semua orang, baik di tempat bekerja maupun di Indonesia. Sebab PMI meyumbang Rp155 Triliun/tahun ke Indonesia yang merupakan bagian dari darah dan keringat PMI membangun Indonesia agar sama dengan negara lain. Jadi, pekerjaan yang mulia ini harus betul–betul dihargai dan dihormati oleh negara dengan harapan pelayanan dan perlindungan bagi PMI lebih dioptimalkan serta pembiayaan yang lebih manusiawi. Dan juga satu hal PMI harus mengetahui posisi PMI di negara orang karena setiap negara ada regulasinya masing- masing yang harus PMI ketahui dan juga menjaga silaturrahmi serta kekompakan sesama PMI. Dengan kekompakan lah kita bisa selesaikan permasalahan yang ada. Selebihnya cepat pulang dan bagun kampung halaman.

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *