Serantau Terlibat dalam Koalisi Ke Arah 189

Author

Serantau, komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia turut terlibat dalam koalisi ke Arah 189 untuk mendesak pemerintah Malaysia agar segera menerbitkan Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga(Domestik Worker).

Koalisi ke Arah 189 adalah koalisi pekerja migran serta organisasi yang mewakili pekerja rumah tangga untuk mendesak pemerintah malaysia agar segera menerbitkan Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga di Malaysia. Koalisi meliputi NGO dan grup pekerja migran, di antaranya Tenaganita, NSI, Persatuan Sahabat Wanita Selangor, Serantau dan AMMPO.

Serantau yang diwakili oleh Ilmiah, turut menjadi salah satu perwakilan pekerja sektor rumah tangga untuk menyuarakan kepentingan yang berpihak terhadap PRT dalam perancangan undang-undang bersama koalisi dari 23 organisasi yang mewakili pekerja rumah tangga di pejabat Tenaga Nita, Petailing Jaya.

“Ratifikasi K 189 dan K 190 berikut penyelarasan Undang-undang  adalah langkah penting sebagai upaya perlindungan PRT secara komprehensif,”ungkap Ilmiah.

Pengarah eksekutif Tenaganita, Glorene Dass mengungkapkan, pihaknya telah meminta untuk mengadakan pertemuan dengan pihak kementerian untuk membicarakan hak-hak pekerja, namun sampai saat ini belum mendapat respon.

“Kita ada minta untuk berjumpa dengannya(Kulasegaran) pada April, tapi belum ada maklum balas. Penting untuk mengadakan proses rundingan, bukan saja dengan Badan Bukan Kerajaan(NGO) dan Badan Kemasyarakatan Civil(CSO), tapi juga dengan kumpulan pekerja. Dengan itu baru kita boleh memasukkan rangka hak asasi pekerja dalam peraturan ini,”ungkapnya.

Menurut data stasistik jumlah pekerja Indonesia di Malaysia adalah yang terbanyak. Merujuk laporan Asia Pasifik pada tahun 2015, ada 2,5 juta pekerja asing yang terdata di Malaysia dan 35% atau sebanyak 713.952 orang adalah pekerja asal Indonesia. Khusus untuk sektor rumah tangga(PRT) terdapat 453 laki-laki dan 90.265 perempuan yang terdaftar di bawah jabatan Tenaga Kerja Malaysia(JTK) pada akhir tahun 2018.

Dalam pernyataan media, Ilmiah menyoroti beberapa hal terkait tuntutan yang diajukan kepada perwakilan pemerintah Malaysia.

“Sebagai salah satu komunitas pekerja migran Indonesia, Serantau menerima banyak pengaduan mengenai pelanggaran hak pekerja di Malaysia, baik yang dilaporkan secara langsung oleh pekerja maupun melalui keluarga yang ada di Indonesia. Perlu kita pahami bahwa sebagian besar pekerja terutama PRT ada kendala mengenai komunikasi, antara lain disebabkan karena majikan tidak mengijinkan komunikasi dengan dunia luar. Selama empat tahun terakhir, ada lebih 200 kasus yang telah kami terima dan dampingi,” ungkap Ilmiah dalam pernyataan press statement yang dibacakan pada Rabu, 3 Juli 2019.

“Sementara jika dilihat data secara nasional, merujuk BNP2TKI di Jakarta, sejak Januari hingga April 2019, jumlah pengaduan PMI bermasalah di Malaysia sebanyak 1.481 kasus. Ditambah lagi sumber data dari Serikat Buruh Migran Indonesia(SBMI) dari 2015 hingga 2018, sebanyak 1.303 atau 67% dari kasus yang ditangani adalah kasus kekerasan yang dialami oleh PRT dan kasus terjadi di Malaysia,” lanjutnya.

Disebutkan oleh Ilmiah, bahwa ada berbagai jenis aduan kasus yang diterima oleh Serantau, di antaranya: gaji tidak dibayar, kerja lebih masa, tidak mendapatkan hari cuti, gaji dibawah gaji minimum, tidak diberi akses berkomunikasi dengan keluarga, tidak mendapatkan makanan yang layak, mengalami penganiayaan fisik, psikologi hingga pelecehan seksual. Bahkan, beberapa di antara pekerja rumah tangga harus berhadapan dengan kasus hukum di Malaysia. Beberapa kasus lainnya ada perdagangan orang dengan modus iming-iming bekerja sebagai PRT di Malaysia dan sisanya adalah PRT yang meninggal dunia.

“Tidak ada data secara pasti jumlah PRT yang meninggal di Malaysia. Namun, dari pengalaman Serantau dalam menangani kasus beberapa pekerja meninggal dikarenakan sakit dan kurangnya mendapat layanan kesehatan yang memadai,” ungkap Ilmiah.

Ilmiah turut menyebutkan, beberapa kasus penyiksaan fisik akibat tindakan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh majikan baru mendapat perhatian apabila kasus sudah terekspose media.

“Seperti kasus Suyanti pada Maret tahun lalu, kasus tiga PRT yang lari dari rumah majikan bergelar Dato’ Sri, dan yang terheboh adalah kasus Adelina. Kami meyakini banyak kasus penderaan yang tak terungkap karena kami tidak bisa menjangkau mereka.  Selain itu keterbatasan kemampuan korban untuk melawan atau membuat aduan untuk menyelamatkan dirinya. Oleh Karena itu, Ratifikasi K 189 dan K 190 berikut penyelarasan Undang-undang  adalah langkah penting sebagai upaya perlindungan PRT secara komprehensif,” jelasnya lebih lanjut.

 

 

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *