Kliping

Tagih Komitmen dan Aksi Satgas Perlindungan TKI

Author

Surabaya – Banyak kasus menimpa TKI atau TKW seperti depresi Rusmini atau pemancungan Ruyati beberapa waktu bulan lalu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Migrant Isntitute mendesak pemerintah melalui Satgas Perlindungan TKI segera menyelamatkan TKI bermasalah.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Program Migrant Institute Ali Yasin kepada wartawan di kantornya Jalan Ngagel Jaya Selatan Surabaya, Kamis (7/7/2011).

“Memang satgas perlindungan TKI yang diketuai Pak Maftuh Basuni (mantan menag) belum seumur jagung, sehingga secara temporal belum saatnya untuk mengevaluasi kinerja Satgas TKI,” ujarnya.

“Namun, kronisnya permasalahan TKI karena menyangkut keselamatan jutaan nyawa anak bangsa di negara lain, harusnya menjadi moral force satgas untuk bersikap tanggap, tidak lembek, apalagi terlambat seperti layaknya pemadam kebakaran,” tegasnya.

Ali menerangkan, pada Jumat (1/7/2011) Presiden SBY melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto mengumumkan 20 nama anggota Satgas Perlindungan TKI. 20 nama yang sebagian diisi mantan pejabat tinggi negara dari berbagai instasi seperti kejaksaan, kepolisian, kementerian, aktivis perguruan tinggi dan ormas, sekilas dapat memberi energi tambahan bagi perlindungan TKI yang sebelumnya sangat lemah dan rusak.

“Bagaimanapun satgas dibentuk atas intruksi kepala negara yang operasionalnya menggunakan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Dengan anggaran yang diserap harus seimbang dengan hasil yang dicapainya,” terangnya.

Ia menegaskan, Satgas TKI harus bergerak luas dan tidak sporadis atau memilih-milih dalam melindungi TKI yanng tersebar di 48 negara penempatan.

“Permasalahan TKI menyebar di seluruh negara tersebut. Seperti di Hongkong sebagai negara tujuan favorit TKI setelah Arab Saudi dan Malaysia. Sudah seharusnya perlindungan lebih nyata terhadap TKI atau TKW yang ada di sana mengingat kasus penyiksaan yang terjadi juga tidak kalah sadisnya,” ujarnya.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang dihadapi anak bangsa dan pahlawan devisa, Migrant Institute mendesak kepada Satgas Perlindungan TKI, untuk mendata objektif seluruh TKI yang bermasalah dan memberitahukan ke publik khususnya ke pihak keluarga sebagai pemberian hak informasi.

“Mendesak presiden SBY memonitor langsung kinerja Satgas TKI pada kondisi tertentu dan terlibat langsung dalam langkah penyelamatan TKI khususnya yang ternacam hukuman mati,” katanya.

“Kami juga mendesak perwakilan negara RI di negara penempatan TKI untuk memberikan perlindungan maksimal kepada TKI,” katanya.

Selain itu, Migrant Institute juga mendesak Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk membenahi proses penempatan TKI dari hulu hingga ke hilir, karena permasalahan TKI justru berawal dari sejak mereka belum diberangkatkan, seperti kasus dugaan pemalsuan yang dilakukan PJTKI PT Bama Mapan Bahagia yang memberangkatkan Rusmini sebagai babysitter tapi di Hongkong menjadi perawat anjing.

“Program asuransi TKI dalam upaya perlindungan kepada TKI perlu dievaluasi, karena kenyataannya asuransi TKI hanya dijadikan sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan pihak-pihak tertentu,” jelasnya. (roi/fat)

Sumber: DETIK Surabaya (8 juli 2011)

http://surabaya.detik(dot)com/read/2011/07/07/154635/1676742/466/migrant-institute-tagih-komitmen-dan-aksi-satgas-perlindungan-tki?881104465

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.