Kliping

Pemerintah Didesak Tuntaskan Aturan Buruh Migran

Author

TEMPO InteraktifJakarta –Pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan kerangka instrumen yang mengikat untuk perlindungan buruh migran di wilayah ASEAN. Posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN dinilai mampu mendesak negara anggota lain untuk menyepakati pemberlakuan aturan tentang perlindungan buruh migran.

“Ini momentum karena Indonesia tahun ini sebagai ketua,” kata Thaufiek Zulbahary, Kepala Divisi Program Migrasi, Traficking dan HIV/AIDS Solidaritas Perempuan di Jakarta, Ahad 10 April 2011. Jika kerangka instrumen perlindungan buruh migran bisa diselesaikan dan disetujui tahun ini, maka diharapkan tahun depan peraturan ini bisa diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.

Komite ASEAN untuk implementasi ‘ASEAN Declaration for the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW)’ akan mengadakan pertemuan keempat di Jakarta 11-12 April mendatang. Deklarasi yang dikeluarkan pada 2007 itu belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat sampai saat ini.

Meskipun negosiasi terus dilakukan, upaya untuk mengatur perlindungan buruh migran tetap menemui jalan buntu. Negara-negara penerima buruh migran utama seperti Malaysia dan Singapura keberatan jika peraturan ini diberlakukan mengikat.

Empat poin utama dalam rancangan kerangka instrumen yang ditolak oleh Malaysia dan Singapura adalah pemberlakuan instrumen ini secara mengikat, perlindungan mencakup buruh migran dan keluarganya, perlindungan terhadap semua buruh baik sektor formal/informal dan berdokumen/tanpa dokumen, serta penerapan sistem kesetaraan gender bagi buruh perempuan.

Senior Advisor on Human Rights and ASEAN Human Rights Women Group (HRWG)  Yuyun Wahyuningrum Malaysia berkukuh bahwa pihaknya sebagai penerima buruh migran berhak menentukan jenis perlindungan yang diberikan. “Karena menurut mereka perlindungan itu kan di sana,” katanya.

Indonesia beserta Filipina selaku penyedia tenaga kerja menjadi tim penyusun kerangka instrumen untuk perlindungan buruh migran. Sementara negara-negara penerima seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menjadi negara yang mengkaji rancangan tersebut.

Yuyun mengatakan peraturan tentang perlindungan buruh migran harus disepakati sebelum integrasi komunitas ASEAN diwujudkan. Ia beralasan integrasi kawasan akan meningkatkan arus migrasi tenaga kerja. Sebelum itu terjadi harus ada standar yang berlaku umum dan mengikat di kawasan tentang hak dan perlindungan pekerja migran.

Convener Taskforce on ASEAN Migrant Workers Sinapan Samydorai mengatakan integrasi kawasan ASEAN akan memperlebar jarak antara kelompok miskin dan kaya. “Saat ini lebih dari 60 persen buruh migran bekerja di sektor informal,” katanya. Artinya buruh ini hanya berpenghasilan kurang dari Sin$3 per hari.

Sedangkan 90 persen dari total buruh migran adalah tenaga kerja kontrak. Kalangan pekerja ini tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan hukum atas hak-haknya. Peraturan perlindungan buruh migran yang mengikat diharapkan bisa memperbaiki kondisi ini dan mengurangi gap kemiskinan antara buruh migran dan pekerja domestik.

Menurut laporan International Organization for Migration selama tahun lalu terdapat lebih dari 4,47 juta butuh migran di seluruh Asia Tenggara. Lebih dari 2,35 juta diantaranya terkonsentrasi di Malaysia, 1,967 juta di Singapura dan 148.000 buruh di Brunei Darussalam. Kartika Candra

Sumber: tempo Interaktif (11/4/2011)

http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/04/10/brk,20110410-326409,id.html

Tulisan ini ditandai dengan:buruh migran perindungan TKI tenaga kerja indonesia 

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.