Kliping

Pembaruan MOU TKI Dinilai Cuma Janji

Author

TEMPO InteraktifJakarta –  Analis Kebijakan Publik Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan penandatanganan pembaruan nota kesepahaman (MOU) dengan Malaysia tentang tenaga kerja Indonesia hanya sekadar janji. Sebab, kata dia, hal serupa pernah terjadi sebelumnya.“Masalahnya di Malaysia, meskipun Menteri Sumber Manusia setuju, Menteri Dalam Negeri sering tidak mau,” kata Wahyu saat dihubungi kemarin.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia dan Malaysia akan menandatangani pembaruan MOU tentang penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik (penata laksana rumah tangga) pada Mei 2011 di Jakarta. Indonesia menghentikan penempatan tenaga kerja sektor domestik ke Malaysia sejak 25 Juni 2009.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Muhaimin dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk Dr S. Subramaniam di Kuala Lumpur, Selasa lalu. Pembaruan penandatanganan MOU akan menandai dicabutnya moratorium TKI ke Malaysia.

Beberapa poin yang disepakati kedua negara antara lain gaji TKI dibayar melalui bank, besaran gaji akan diatur dalam setiap kontrak kerja yg telah disetujui Atase Tenaga Kerja Indonesia, TKI mendapatkan satu hari libur per pekan, serta paspor TKI tidak dipegang majikan.

Namun, Wahyu menilai ada kemungkinan perjanjian itu tak terealisasi karena bukan cuma kedua menteri tenaga kerja yang harus menyetujuinya. “Harus dibuktikan bahwa rencana itu benar-benar jangan hanya janji,” kata dia.

Dia menilai poin kesepakatan itu belum layak bagi kesejahteraan TKI. Seharusnya, kata dia, standar upah minimum juga langsung ditetapkan. “Harus ada pernyataan yang pasti hingga ketahuan nominalnya,” tuturnya.

Dia berharap pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh melaksanakan kesepakatan itu secepatnya agar calon tenaga kerja punya kepastian.

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyambut baik rencana itu. “Ini sudah bagus daripada moratorium yang tidak jelas,” kata Wakil Ketua Apjati, Rusdi Basalamah, melalui sambungan telepon kemarin.

Dia menilai poin kesepakatan nota kesepahaman itu secara subtansi sudah sesuai. “Asalkan hasil pelaksanaannya nanti tidak meleset,” tutur Rusdi.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) juga siap menindaklanjuti kesepakatan itu. “Dengan mengirimkan kembali tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke negeri jiran itu,” kata Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, dalam siaran persnya.

Jumhur mengatakan kesepakatan itu menjadi dasar utama dari pembaruan kesepakatan penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik di Malaysia yang lebih bermartabat.

Pihaknya akan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja yang akan ditempatkan kembali di Malaysia. Perbaikan kualitas, kata dia, di antaranya dengan evaluasi dan pengetatan pelatihan calon tenaga kerja melalui standar 200 jam, baik dari sisi keterampilan maupun kemampuan tenaga kerja dalam memahami hukum dan budaya warga Malaysia.

Sumber: Tempo Interaktif (24/3/2011)

http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/03/24/brk,20110324-322452,id.html

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.