Kliping

Proses Hukum 12 TKI Macet

Author

SURABAYA, KOMPAS.com — Sejumlah aktivis/pegiat Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran melaporkan macetnya proses hukum kasus dugaan human trafficking(perdagangan manusia) yang dialami 12 TKI tujuan Makau, China ke DPR.

“Semula, kami melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim, namun tidak ada kejelasan sehingga kasus itu kami laporkan ke Polrestabes Surabaya,” kata pegiat JMPBM, Widianti, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/1/2011).

Namun, proses hukum di polrestabes juga tidak kunjung tuntas meski penyidik sudah menetapkan direktur perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia ternama yang berkantor di Buduran, Sidoarjo, itu sebagai tersangka.

“Polrestabes akhirnya menghentikan kasus dengan alasan tidak cukup bukti. Polisi berpendapat surat izin pengerahan dari PJTKI PT SPJ sudah sah, sedangkan temuan kami, banyak dokumen yang tidak dilengkapi oleh perusahaan itu,” katanya.

Oleh karena itu, para aktivis pendamping buruh migran tersebut akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada Ketua Komisi IX DPR dr Ribka Ciptaning Proletariat di Sekretariat DPD PDI-P Jatim, Surabaya, Minggu malam.

Menurut Widianti, para TKI itu awalnya melamar kerja dengan penempatan Hongkong, namun mereka justru dikirim ke Makau, China.

Di tempat itu, para TKI juga tidak mendapatkan majikan, bahkan perusahaan juga tidak memberikan mereka visa kerja, tetapi visa kunjungan.

Selain penjelasan lisan, para aktivis menitipkan satu bendel data kepada Tjiptaning untuk dipelajari para anggota DPR di Komisi IX.

Data tersebut di antaranya kronologi perekrutan para TKI itu oleh perusahaan, pemberangkatan, hingga pengiriman ke negara tujuan, termasuk perkembangan proses hukum di Polda Jatim hingga Polrestabes Surabaya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Tjiptaning yang juga Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja DPP PDI-P itu mengatakan, dirinya akan secepat mungkin mengagendakan rapat dengar pendapat dengan para aktivis di gedung DPR di Jakarta.

“Kasus seperti ini banyak terjadi, tapi pengaduan TKI tujuan Makau itu seingat saya belum pernah masuk ke Komisi IX. Kami akan agendakan ini. Posisi tawar TKI memang lemah. Perlindungan dari pemerintah kepada TKI juga tidak serius,” katanya.

Sumber: Kompas.com (18/1/2011)

http://regional1.kompas.com/read/2011/01/17/20015113/Proses.Hukum.12.TKI.Macet

Tulisan ini ditandai dengan:buruh migran tenaga kerja indonesia 

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.