Kliping

Perlu Jeda Pengiriman TKI,Tindak PJTKI Nakal

Author

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah diminta menghentikan pengiriman TKI tanpa keahlian (unskilled labour) seperti pembantu rumah tangga ke Arab Saudi.

Tindakan tegas terhadap penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang terbukti mengirimkan tenaga kerja tanpa keahlian juga diperlukan untuk menghindari terulangnya kasus penganiayaan TKI di Arab Saudi. Langkah lebih tegas lain adalah menghentikan sementara pengiriman TKI tanpa keahlian ke Arab Saudi selama satu tahun.“Sekaligus waktu tersebut harus digunakan oleh pemerintah untuk menandatangani nota kesepahaman yang komprehensif dengan Pemerintah Arab Saudi tentang pengiriman TKI ke Arab Saudi menyangkut jam kerja,upah minimal dan hak-hak normatif,serta perlindungan hukum,” kata anggota DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy di Jakarta kemarin.

Dia juga mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan perannya dalam penempatan tenaga kerja di luar negeri. Baik itu dalam rangka penyaringan, pengujian maupun penempatan TKI.Sederet langkah dirasa penting untuk menghindari terulangnya kasus penyiksaan terhadap Sumiati,TKI asal Dompu yang bekerja di Madinah, Arab Saudi, dan tewasnya Kikim Komariah yang diduga disiksa majikannya di Arab Saudi dan jasadnya ditemukan di tong sampah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan, kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri yang terus berulang menunjukkan pemerintah belum mampu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. “Masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah mengenai perlindungan terhadap TKI di luar negeri,” kata Laode di Gedung DPR RI,Jakarta,kemarin.

Laode juga mendesak agar pemerintah mengambil sikap tegas soal pengiriman TKI. Termasuk membuat perjanjian tertulis mengenai perlindungan terhadap TKI. “Realitasnya saat ini terjadi lagi tindak kekerasan terhadap TKI.Ini menunjukkan pemerintah belum bekerja maksimal me-lindungi TKI,”katanya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar berjanji menindak tegas PJTKI atau agen-agen TKI yang tak melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang disalurkannya.Menurut Muhaimin, maraknya kasus penganiayaan dan pembunuhan yang menimpa TKI tak terlepas dari lemahnya kontrol PJTKI.

“Setiap PJTKI yang kedapatan menyalurkan tenaga kerja yang bermasalah akan kita tindak tegas dan diberi sanksi.Kalau perlu dicabut izinnya,”kata Muhaimin di Kabupaten Bogor kemarin. Diamengatakan,sanksitegasdiharapkan bisa mengurangi penyaluran TKI bermasalah sehingga perlakuan buruk saat bekerja di luar negeri bisa dihindari. Saat ditanya kasus yang menimpa TKI Sumiati dan Kikim,Muhamin menegaskan, pihaknya telah mengambil kebijakan dengan menurunkan tim menyelesaikan permasalahan TKI yang ada di Arab Saudi dan Malaysia. “Tim sudah berangkat untuk menyelesaikan permasalahan TKI. Kita akan menelusuri penyebabnya, jika ditemukan kesalahan di sana, akan kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,tapi jika kesalahan ada pada PJTKI juga akan kita tindak,”ungkapnya.

Saat ini, menurut Muhaimin, ada tiga formulasi yang sedang disiapkan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelesaikan permasalahan TKI. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengevaluasi sanksi agar lebih berat.“Dengan revisi ini kita harapkan sanksi yang diberikan harus lebih tegas.Meski revisi tidak berjalan, saya akan tetap menindak setiap PJKTI yang bermasalah,”tegasnya. Pada saat konsolidasi revisi Undang-Undang No 13 tersebut, ujar Muhaimin, pemerintah harus tetap memberikan ruang usaha dan ruang bisnis bagi para pekerja untuk tetap bisa bekerja.“Dan ketiga peran pemerintah memperkuat diplomasi,”katanya.

Pihaknya mengaku sedang memperjuangkanperubahan kontrak kerja TKI ke Arab Saudi. Perjanjian kontrak kerja itu dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Indonesia dengan perusahaan penempatan TKI yang ada di Arab Saudi. Sementara moratorium hingga waktu yang tidak ditentukan masih akan terus dikaji untung ruginya. “Untuk sementara kita akan lakukan pengetatan dan pengawasan,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz menyetujui adanya penghentian sementara kalau Pemerintah Arab Saudi tidak mau bekerja sama untuk melindungi hak pekerja Indonesia di negaranya.Menurut dia,Arab Saudi sangat diuntungkan dengan adanya TKI karena membantu tingkat perekonomian negara tersebut.

Mengenai moratorium, menurut dia, pemerintah berada dalam posisi dilematis.Pada satu sisi,moratorium ialah pernyataan sikap Pemerintah Indonesia agar Arab Saudi melindungi hak TKI.Akan tetapi di lain pihak, penghentian sementara akan menutup pasar kerja TKI ke negara tersebut. (neneng zubaidah/ haryudi/ant)

Sumber: Sinar Indonesia (23/11/10)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365712/

Tulisan ini ditandai dengan:buruh migran tenaga kerja indonesia 

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.