Category Archives: Hukum

Berisi berkas-berkas peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan buruh migran

Hak TKI Hong Kong Ketika Diterminit

Buruh Migran Indonesia (BMI) tak bisa lepas dari bayang-bayang terminit atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagai buruh migran yang dipekerjakan majikan, sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu, buruh migran bisa menjadi korban PHK. Berikut ini ada tiga kasus mengenai buruh migran Hong Kong yang diterminit dan apa saja hak-hak yang seharusnya didapat Continue reading

Posted in Berita, Headline, Hukum, Panduan | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Klaim Asuransi Dipersulit MitraTKI, SBMI Siapkan Somasi

Upaya 43 mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Qatar untuk memperoleh hak-haknya dipersulit oleh MitraTKI, salah satu konsorsium program asuransi TKI. Klaim asuransi yang diajukan atas risiko PHK sepihak yang dilakukan KNZ International Contracting Co,W.L.L dipersulit MitraTKI dengan alasan pengajuan klaim harus dilakukan TKI sendiri dan tidak boleh diwakili kuasa hukum. Continue reading

Posted in Headline, Hukum, Jejak Kasus | Tagged , , | Leave a comment

Hubungan TKI-PJTKI Diatur dalam Surat Perjanjian Penempatan

Hubungan calon TKI dan PJTKI sebenarnya diatur dalam pasal 51 dan 52 UU PPTKILN mengenai Pengurusan Dokumen, salah satunya adalah Perjanjian Penempatan. Surat Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani CTKI dan PJTKI/PPTKIS. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Hukum, Jejak Kasus | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

SBMI Dukung Rudy Soit Berantas Perdagangan Orang

Sebagai seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, Brigpol Rudy Soit melakukan penegakkan hukum. Sayangnya saat penyidikan dimulai dan hendak menetapkan tersangka, Kombes Muhammad Selamet, atasannya memerintahkan untuk menghentikan kasus dan menghilangkan data-data tanpa alasan jelas. Padahal selain tidak memiliki izin di NTT, PT Malindo Mitra Perkasa telah berulang kali dilaporkan karena dugaan penempatan non prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Continue reading

Posted in Berita, Headline, Hukum, Jejak Kasus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hukum Ketenagakerjaan Qatar

Qatar merupakan salah satu negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara tersebut memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2004 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan. Namun sayangnya TKI sektor domestik seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Hukum, Informasi Negara Tujuan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

MoU Tidak Jamin Perlindungan BMI

Berdasar dari hasil kajian sementara dari kasus yang dihadapi BMI di luar negeri (data Kemlu), adanya MoU seringkali tidak berbanding lurus dengan kasus BMI di luar negeri. Di beberapa negara Timur Tengah misalnya, meski telah ada MoU, namun masih banyak ditemukan kasus di negara tersebut. Continue reading

Posted in Headline, Hukum, Kajian | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (3-habis)

Sanksi/Hukuman bagi PJTKI Pelaku Overcharging
Tindakan PJTKI / Agensi Asing yang membebankan biaya penempatan berlebihan kepada BMI sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 100 UU PPTKILN yang diancam sanksi administratif. Continue reading

Posted in Headline, Hukum, Kajian | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (2)

Lima Macam Bentuk Overcharging, antara lain:

1. Membebankan komponen biaya penempatan di luar ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU PPTKILN. Ini terjadi apabila kenyataannya Menakertrans tidak ada menetapkan komponen dan besaran jumlah biaya penempatan untuk negara penempatan tertentu. Continue reading

Posted in Headline, Hukum, Kajian | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (1)

Sebanyak 25 Organisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Buruh Migran Indonesia Taiwan (GORBUMITA) pada 25 Mei 2014 telah menyelenggarakan dialog untuk membahas masalah overcharging atau biaya penempatan berlebih yang menimpa BMI alias TKI sektor formal di Taiwan. Continue reading

Posted in Headline, Hukum, Kajian | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pemantauan Tindak Lanjut Kasus TKI Di Kepolisian

Penyelesaian kasus buruh migran tidak melulu melalui BNP2TKI atau Kemenakertrans. Bahkan pada kasus-kasus tertentu melalui pintu kedua instansi tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi buruh migran. Jika kasus tersebut sudah menyangkut pada pidana, seperti trafficking lebih baik dilaporkan ke lembaga kepolisian. Nah berikut ini disajikan tahapan dan pemantauan tindak lanjut di lembaga kepolisian melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Continue reading

Posted in Berita, Headline, Hukum, Panduan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment