Suasana saat Suryadi, salah satu staff KJRI Jeddah saat mengunjungi Johra dan istrinya.

Kabar baik diterima Johra bin Sueb dan Munjinah binti Martasari yang merupakan suami istri asal Kampung Begor Pasar, Kecamatan Pontang, Provinsi Banten yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi pada tahun 2005. Minggu (19/02/2012), Wakil Kepala Teknis Ketenagakerjaan KJRI Jeddah, Suryadi datang ke sebuah rumah di kawasan Al-Rabuah 1 Dist Jeddah Saudi Arabia, di mana Johra yang lumpuh akibat stroke dititipkan.

Kondisi Johra membuat beberapa orang sesama TKI di Arab ikut prihatin dan terus mengupayakan berbagai jalan agar Johra segera mendapat penanganan dari perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Selain menggalang bantuan untuk biaya hidup Johra dan istri, mereka juga mengupayakan penampungan dan koordinasi dengan pejabat di KJRI Jeddah.

Saat melihat kondisi Johra yang sangat memprihatinkan, Suryadi berjanji, pihak KJRI akan segera membawa Johra ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan sementara sambil menunggu proses pemulangannya diurus.

“Kami akan segera membuatkan  Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dulu buat pak Johra, selanjutnya segera bersama-sama kita bawa ke rumah sakit. Nanti pengambilan sidik jari untuk kepantingan pemberkasan di Imigrasi akan kami ambil langsung dari pak Johra di rumah sakit, tidak perlu pak Johra dibawa ke imigrasi(tar’il)” tutur Suryadi pada beberapa TKI yang mendampingi Johra.

Pada TKI yang mendampingi Johra, Suryadi juga menanyakan informasi mengenai tahun berapa Johra masuk saudi?, berapa lama bekerja di majikan asal?, apa alasan Johra lari dari majikan?, serta sejak kapan menderita sakit?. Kunjungan yang dilakukan staf KJRI Jeddah seolah memberikan angin segar dan harapan akan segera ditanganinya persoalan tersebut. Sayang, hingga dua hari setelah kunjungan (21/02/2012) pihak KJRI belum ada yang datang ataupun menghubungi istri dan beberapa TKI yang mendampingi Johra untuk membawanya ke Rumah sakit.

“Ketika coba kami hubungi melalui sambungan telepon, kepala staf Teknis Ketenagakerjaan KJRI Jeddah, Budi Hidayat Laksana mengatakan, beliau baru mengirimkan laporan catatan dinas ke pusat (Kemenlu di Jakarta). Budi Hidayat Laksana juga mengatakan pihak KJRI merasa bingung mengenai masalah tiket kepulangan Johra.  Kondisi Johra diprediksikan akan membutuhkan sampai empat kursi pesawat”, tutur Braja Musti, salah satu relawan yang mendampingi penanganan Johra dan istrinya.

Narsidah dari Seruni Banyumas sedang Mensosialisasikan penangan TKI di tengah aparat Desa

Isu buruh migran atau yang dikenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi isu penting pedesaan. Desa menjadi unit pemerintahan terkecil yang terhubung langsung dengan kelompok pekerja yang rentan ini. Desa secara tidak langsung dilibatkan dalam soal migrasi, seperti amanat Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Tata Laksana penempatan TKI. Situasi tersebut menyebabkan perangkat desa harus terlibat secara aktif dalam usaha mengawal migrasi warga untuk bekerja di luar negeri.

Itulah sepenggal cuplikan diskusi dan sosialisasi penanganan buruh migran yang disampaikan oleh Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas pada lokakarya Gerakan Desa Membangun (GDM) di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas (19/02/2012).

Narsidah Sanwi (34), pegiat Seruni, turut mengungkap perlunya keterlibatan aparat desa dalam penanganan kasus TKI. Keterlibatan aparat desa untuk penyelesaian kasus akan memberikan efek berbeda kepada pihak yang bertanggungjawab, seperti calo dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

“Kalau ada kasus seperti pemalsuan, langsung saja laporkan ke polisi. Ini agar ada efek jera dan agar institusi desa dihormati,” ungkap Narsidah tegas menggapi uraian kasus dari salah satu desa yang tidak ditindaklanjuti ke kepolisian.

Keterlibatan Seruni dalam sosialisasi Gerakan Desa Membangung yang digalang desa-desa di Wilayah Banyumas ini merupakan bagian dari upaya melibatkan desa dalam pengawasan migrasi. GDM yang diinisiasi secara partisipatif oleh pemerintah desa diharapkan dapat lebih memperkuat kapasitas pengelola desa, termasuk dalam penanganan buruh migran.**

Tema ini menjadi sangat menarik ketika menjadi bahan dalam diskusi kampung di desa Karang Kemojing dan desa Paningkaban kecamatan Gumelar, Sabtu (12/2/2012). Diskusi kampung yang merupakan bagian dari program ‘Pemberdayaan Mantan BMI di Daerah Asal’ ini dipandu langsung oleh para pegiat SERUNI.

“Beruntung saya selamat sampai habis masa kontrak di Taiwan. Seandainya meninggal, mungkin mayat saya tidak sampai ke tempat kelahiran saya. Karena KTP saya palsu,” ungkap Sri Setyowati, mantan BMI Taiwan asal Paningkaban
.
Menurut Sri, pihak PT memalsukan identitasnya sebagai persyaratan keberangkatan ke Taiwan. Karena dalam ketentuan, BMI tidak boleh kembali bekerja dua kali di Taiwan. Sehingga satu-satunya jalan adalah memalsukan dokumen, terutama identitas pribadi. Bagi Sri, sebenarnya ia merasa keberatan, tapi mau bagaimana lagi, yang penting baginya adalah cepat diberangkatkan ke Taiwan dan kembali bekerja.

Disamping itu, suasana di tempat penampungan yang kurang nyaman, waktu tunggu yang panjang, dan tidak adanya kejelasan keberangkatan, menjadikan para calon BMI atau mantan BMI yang akan berangkat untuk keduakalinya merasa bosan. Ahirnya apapun yang dilakukan pihak PT, selama tujuannya untuk mempercepat keberangkatan, akan dilakukan oleh calon BMI, termasuk pemalsuan identitas.

Tak hanya Sri, ternyata ada beberapa lagi peserta diskusi kampung yang mempunyai nasib serupa dengan Sri. Bahkan tak jarang pemalsuan alamat itu bisa lintas kabupaten, bahkan lain provinsi.

“Saya yang asli Banyumas, bisa dipalsu menjadi warga Tulungagung, Jawa Timur,” tutur Wasmiyati yang pernah bekerja di Brunei Darussalam.

Menurut Agus Widodo, kepala seksi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negri (PTKILN) Dinsosnakertrans Banyumas, bahwa permasalahan ini memang sudah berlangsung lama bahkan semenjak maraknya orang bekerja di luar negeri. Dan menurutnya, kelihatannya memang antara PPTKIS dan para BMI saling membutuhkan.

SERUNI juga sering menemukan permasalahan ini. Dan pemalsuan identitas akan jelas kelihatan manakala orangnya terkena kasus tertentu. Contohnya Dawini dari Kalibagor yang meninggal di Arab Saudi dan Sowiyah yang tak dibayar majikan di Jeddah, juga karena umurnya di palsu.

Dalam diskusi kampung itu, Narsidah dari SERUNI mengingatkan bahwa berniatlah bekerja di luar negeri dengan baik dan benar. Dan awalilah dengan urusan identitas serta dokumen yang sebenarnya. Ini semua untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tampak bebepa Pemuda Lewohedo yang tersisa di kampung halaman, sementara sebagian besar melakukan migrasi swadaya untuk bekerja di Malaysia

Ketika ditanya soal kehidupan keluarga yang ditinggalkan di desa, Yohanes Niron, salah satu keluarga buruh migran, dengan nada kelakar mengatakan bahwa tak ada satu pun keluarga di desa Lewohedo yang jadi orang kaya dari hasil merantau. Parahnya,  sebagian dari keluarga yang ditinggalkan justru hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak kasus yang membuktikan setelah merantau, para suami tidak lagi memperhatikan kehidupan keluarga di kampung. Bahkan ada juga yang akhirnya kawin lagi di tanah rantau.

Dampak positif dari migrasi ke luar negeri adalah kontribusi perantau migran kepada Desa Lewohedo. Andreas, Kepala Desa Lewohedo yang juga mantan buruh migran, menyatakan bahwa selama ini para perantau sudah banyak memberi sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun barang bagi pembangunan di desa Lewohedo.

Arus perantauan di Desa Lewohedo banyak menimbulkan banyak masalah baru di lain sisi. Persoalan yang cukup memperihatinkan adalah sedikitnya jumlah pemuda yang masih menetap di desa ini. Wilayah desa seluas wilayah 2,34 kilometer persegi ini hanya menyisakan tidak lebih dari 20 orang pemuda. Sebagian besar pemuda memilih  menjadi buruh migran dan perantau lokal yang banyak berada di Kalimantan Timur. Padahal kelompok pemuda menjadi salah satu tulang punggung pembangunan di desa.

“Di kampung, kami masih bisa dapat uang dari ojek. Dalam satu hari bisa dapat lima puluh ribu rupiah. Cukuplah untuk makan sehari-hari. Dari pada pergi merantau lalu pulangnya sama saja, lebih baik di sini”, kata Vincent, salah seorang pemuda yang masih tinggal di Lewohedo.

“Teman-teman yang pergi merantau ke Malaysia, setelah pulang ya ojek juga seperti kami yang lain. Sementara hasil dari merantau itu sendiri tidak ada”, lanjut Vincent. (Bersambung)

Sedikit Pemuda Lewohedo yang tersisa di kampung halaman

Secara administratif Desa Lewohedo berada di wilayah Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berjarak kurang lebih 4 mil laut dari Ibu Kota Kabupaten, Lewohedo sejak dahulu terkenal sebagai salah kantong buruh migran. Masyarakat Lowehendo hingga kini masih setia dengan tradisi bermigrasi secara swadaya (informal). Menurut Kepala Desa Lowehedo, Andreas Dosi Kaha, orang Lewohedo sudah mulai bermigrasi sejak awal 60an. Data lima tahun terakhir menunjukkan angka buruh migran desa ini mencapai 143 jiwa dan  tersebar di sejumlah wilayah di Malaysia. Namun, kebanyakan buruh migran tersebut berada di Malaysia Timur.

Ada sejumlah alasan mendasar yang menyebabkan masyarakat Lewohedo lebih memilih untuk bermigrasi ke luar negeri tinimbang menetap dan tinggal di kampung sendiri. Persoalan utamanya adalah ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan menyebabkan keluarga tidak memiliki pendapata yang mencukupi. Di Pulau Solor yang terkenal gersang, bertani bukanlah pekerjaan yang bisa diandalkan. Minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), membuat sebagian anak Lewohedo melirik tanah rantau sebagai sandaran hidup yang bisa diandalkan.

Beban adat yang terkadang terlampau berat turut menjadi pemicu meledaknya angka migrasi di desa pesisir utara pulau Solor ini. Konteks pernikahan adalah contohnya. Pemuda Lewohedo yang hendak menikahi gadis harus memberikan mahar minimal satu batang gading gajah. Harga sebatang gading gajah kini berkisar di atas angka sepuluh juta rupiah. Beban tersebut menjaid lebih berat apabila gadis yang dilamar terlanjur berbadan dua sebelum menikah. Harga diri sebagai pria Lamaholot –sebutan untuk suku-suku yang mendiami wilayah Flores Timur dan Lembata– akhirnya menuntun langkah kaum lelaki menuju Malaysia untuk mengumpulkan sekadar untuk membeli sebatang gading.

Anggapan warga Lewohedo bahwa migrasi ke luar negeri sebagai tradisi turun-temurun adalah alasan lainya. Langkah orangtua yang pernah merantau bisa dipastikan diikuti oleh anak.  Banyak pemuda sekarang yang pergi merantau ke luar negeri karena cerita-cerita yang terlampau dramatik dan dibesar-besarkan tentang tanah rantau yang didengar dari orang lain yang pernah merantau.

Di desa berpenduduk 434 jiwa ini, untuk bisa bermigrasi ke luar negeri, seorang calon buruh migran harus mengurus kelengkapan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),  surat nikah, akta kelahiran, serta Kartu Keluarga (KK) untuk bisa memperoleh surat keterangan meniggalkan desa dari Pemerintah Desa Lewohedo. Namun pada kenyataannya, ada juga warga yang secara diam-diam berangkat ke tanah rantau tanpa mengurus dokumen pada Pemerintah Desa. Mereka beralasan dokumen yang diurus di desa sama sekali tidak berguna ketika mengurus paspor di Nunukan.  (Bersambung)

Tampak, Pejabat KJRI Hong Kong hanya mengintip aksi 800 BMI Hong Kong dari balik korden, tak ada seorangpun diantara mereka yang menemui massa aksi

Aksi gabungan sekitar 800 Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong dan perwakilan BMI dari Macau  di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) diwarnai kejadian lucu sekaligus ironis. Demonstrasi yang digalang Organisasi IMWU, ATKI Hong Kong dan Macau, GAMMI, LIPMI, dan pelbagai komunitas BMI lainnya di Hong Kong sedikitpun tidak mendapat perhatian dari pejabat KJRI Hong Kong.

Sampai jam mendekati pukul 4 sore, tidak ada satupun perwakilan dari KJRI yang turun menemui BMI. Hal yang memprihatinkan, ternyata diketahui mereka hanya mengintip aksi BMI Hong Kong dari balik korden jendela.

“Mereka tampak sesekali mengintip dan bahkan ada yang mengambil gambar. Ya, beginilah perwakilan pemerintahan Indonesia yang ada di Hong Kong saat para BMI melakukan aksi demo, selalu tidak diperhatikan dan dianggal berlalu begitu saja” tutur Fera, salah satu BMI yang ikut dalam aksi tersebut.

Demo pun diakhiri pada pukul 16.00 setelah menyerahkan isi tuntutan ke KJRI yang diterima oleh penjaga KJRI (semacam satpam) karena tak ada satupun staf KJRI yang turun ke bawah. Rencananya aksi serupa akan dilakukan setiap Minggu di depan gedung KJRI Hong Kong.

Suasana Saat BMI Hong Kong melakukan aksi didepan KJRI Hong Kong, salah satu tuntutan mereka adalah penolakan sistem dalam jaringan (daring/online) dan Surat Edaran (SE 2524)

Setelah melakukan dialog dengan KJRI pada pagi hari, sore pukul 3 waktu Hong Kong sekitar 800 Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong dan perwakilan BMI dari Macau melakukan demo di depan KJRI (12/02/12). Organisasi IMWU, ATKI Hong Kong dan Macau, GAMMI, dan LIPMI dengan bergantian membacakan tuntutan yang diikuti oleh sorak sorai ratusan BMI yang ikut dalam demo ini.

Selain menuntut  kontrak mandiri yang sampai saat ini belum juga diberlakukan, para BMI juga menuntut untuk mencabut sistem dalam jaringan (daring/online), Surat Edaran (SE 2524), stop pelarangan menunggu visa di Macau atau China serta izinkan BMI untuk pindah PPTKIS atau agen dan menurunkan biaya penempatan.

Lee Cheuk Yan, perwakilan dari  Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) juga ikut dalam demo kali ini. Dengan bahasa kantonis, Lee Cheuk Yan memberi semangat kepada BMI untuk tidak lelah melakukan tuntutannya terhadap pemerintah yang jelas-jelas telah melanggar hak-hak BMI sebagai pekerja. Potong gaji selama 7 bulan sangatlah tidak wajar, keharusan BMI untuk memperpanjang kontrak melalui agen juga dinilai sangat merugikan para BMI.

Bergantian perwakilan dari organisasi melakukan orasinya. Lagu-lagu gubahan dinyanyikan serempak dengan penuh semangat. Ganika perwakilan dari ATKI Hong Kong juga membacakan tuntutannya dengan bahasa kantonis sehingga orang Hong Kong yang lalu lalang kadang berhenti untuk sejenak ikut mendengarkan. Salah satu BMI dalam demo ini juga bercerita tentang buruknya perlakuan staf KJRI saat dia ingin mengurus paspor.

Pukul 4 demo pun diakhiri setelah menyerahkan isi tuntutan ke KJRI yang diterima oleh penjaga KJRI karena tak ada satupun staf KJRI yang turun ke bawah. Rencananya aksi serupa akan dilakukan setiap Minggu di depan gedung KJRI Hong Kong.

Kondisi yang tak menentu itu, membuat Fathurrohman, warga Mekarsari RT 02/02, Cimerak, Ciamis, Jabar, mengontak SERUNI. Tujuan Fathurrohman menghubungi SERUNI adalah melaporkan istrinya yang bekerja di Suriah, sudah satu bulan ini tidak bisa kontak dengan keluarganya di Indonesia.

“Informasi terakhir saat masih bisa kontak, dia mau ikut majikannya mengungsi ke Arab Saudi, karena kondisi negara yang kurang aman,” kata Fathurroman kepada SusWoyo dari SERUNI, lewat komunikasi telepon seluler (ponsel/Handphone).

Istri Fathurroman, Oon, berangkat ke Suriah bulan Februari 2009, melalui PT. Reksatama Prasada yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejak keberangkatannya sampai sekarang, kata suaminya itu, keluarga memang selalu resah. Karena ia bekerja di negara yang situasi keamanannya tidak menentu.

“Kami keluarga sangat berharap, agar Oon terjaga keamanannya dan segera pulang. Karena ia memang sudah habis kontrak di bulan ini. Kami minta tolong SERUNI untuk melacak keberadaan istri saya saat ini,” tutur Fathurroman penuh harap.

Fathurrohman, mendapat nomor kontak SERUNI dari saudaranya yang ada di Jakarta. Selama ini Fathurroman menyuruh saudaranya dan anaknya yang tinggal di Jakarta untuk menghubungi kedutaan Suriah. Namun belum ada hasil yang memuaskan. (Sus)

Suasana saat BMI Hong Kong berdialog dengan pejabat KBRI

Minggu (12/02/2012), bertempat di gedung Ramayana Hall Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), sekitar 100 Buruh Mingan Indonesia (BMI) mengadakan dialog dengan Teguh Wardoyo, Konjen RI di Hong Kong. Dialog yang seharusnya dimulai pukul 11.30 waktu Hong Kong ternyata molor sampai 30 menit. Ini karena staf KJRI memberi informasi yang tidak sama di lantai berapa dialog akan diadakan. Banyak BMI yang sudah naik ke lantai 3 namun ternyata kosong, rupanya dialog diadakan di lantai 1.

Pukul 12.10 dialog dibuka oleh Teguh Wardoyo. Konjen menyampaikan beberapa permasalahan tentang BMI yang berhasil diselesaikan oleh KJRI diantaranya:

• Berhasil memulangkan BMI dari Hong Kong dan Macau sebanyak 57
• Menikahkan 94 BMI dengan pasangan
• Mengurus perceraian BMI sebanyak 1.022
• Memasukkan 20 agen dan 120 majikan dalam senarai hitam (blacklist)
• Membantu menyelesaikan 55 kasus BMI

Setelah pembukaan, Konjen memberi kesempatan bagi para perwakilan dari organisasi BMI untuk mengajukan pertanyaan.

Pertanyaan pertama dari Indarti, perwakilan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Macau yang menyoal tentang pelayanan pembuatan paspor di KJRI, tentang ketiadaan sosialisasi job order untuk Macau (Penempatan di Macau telah ditutup sejak tahun 2009, namun sampai sekarang pengiriman BMI ke Macau masih ada), dan menagih janji KJRI untuk membuka perwakilan di Macau karena sampai saat ini perwakilan KJRI hanya berupa loket layanan yang buka seminggu 2 kali saja.

Sring Atin perwakilan dari Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) dan Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI) Hong Kong mempertanyakan soal sistem dalam jaringan (daring/online), Surat Edaran (SE 2524), serta potong gaji yang harus diterima BMI hingga 7 bulan.

Eli dari Gabungan Migran Muslim Indonesia (GAMMI) mengritik pelayanan para staf KJRI yang terkesan menyepelekan para BMI, terasa sangat jelas adanya jarak antara BMI dan KJRI.

“Sambungan telepon KJRI, jika dihubungi tidak pernah diangkat bahkan pernah didapati teleponnya sengaja digantung sehingga sama sekali tidak bisa dihubungi,” tutur pegiat ATKI Hong Kong yang biasa dipanggil Ren dihadapan pejabat KJRI.

Daeng BMI dari NTB mengeluhkan soal adanya KTKLN. BMI cuti ke tanah air hanya 14 hari bahkan kadang hanya 10 hari dan BMI NTB harus mengurus KTKLN selama 6 hari baru selesai. Naik kapal untuk menyebrang lalu menginap, berapa uang yang harus dikeluarkan hanya untuk mengurus kartu “hantu” ini?, Hapus dan cabut demikian teriak BMI yang hadir dalam dialog ini.

Rie Lestari, BMI yang juga pegiat komunitas kebudayaan Sekar-Bumi meminta KJRI untuk menyebutkan nama agen dan majikan yang masuk senarai hitam (blacklist). Hal tersebut penting agar informasi tersebut dapat disebarkan pada BMI maupun calon BMI yang ingin ke Hong Kong.

Prihatin, Inilah jawaban pertama yang keluar dari konjen RI di Hong Kong. KBRI menyuruh BMI yang mempunyai masalah untuk datang ke KJRI dan mengisi formulir yang disediakan. Terkait kontrak mandiri, pihak KJRI menunggu dicabutnya UU nomor 39/2004 oleh pemerintah.

Mengenai sistem online, KJRI berasalan untuk memantau PPTKIS dan agen yang melanggar ketentuan agar lebih mudah melacak keberadaan BMI. Alasan pemantauan sangat tidak mendasar  dan sangat merugikan BMI. BMI benar-benar terikat, tidak boleh ganti agen sebelum selesai kontrak 2 tahun.

Jawaban konjen saat dialog sangat mengecewakan BMI yang hadir. Saat BMI meminta untuk memberlakukan kontrak mandiri, Teguh Wardoyo selaku Konsul Jendral KBRI Hong Kong justru menyuruh BMI untuk meminta sendiri ke pemerintah yang ada di Indonesia. Tampak betapa arogansi ditunjukkan perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong.

“Kalau jawabannya begini, lalu apa fungsi dan tugas KJRI sebagai perwakilan yang ada di Hong Kong?” tutur Fera Nuraini, salah satu peserta dialog.

Karena tidak ada titik temu, dialog pun diakhiri dan sengaja para BMI meninggalkan ruangan sebelum ditutup oleh konjen RI. Beginikah perilaku para pejabat negeri ini?. Kalau perwakilannya saja tidak bisa menjadi wakil, lalu apa gunanya KJRI berdiri di Hong Kong yang seharusnya mengurusi para BMI, bisa melindungi, dan mendengar keluh kesah untuk mencari solusi bukan malah saling lempar ke pejabat yang ada di Indonesia.

Namun, Kamis (9/2/2012), anak kedua Sowiyah, Aris Wijonarko (20), mengabarkan bahwa, ibunya sudah bisa diajak komunikasi, dari nomor telepon yang diberikan oleh pimpinan PT. Tulus Widodo yang memberangkatkannya.

“Alhamdulillah sudah bisa komunikasi Mba…” kata Aris kepada pengurus SERUNI Lili Purwani dan Narsidah, ketika berkunjung ke rumahnya.

Aris juga menceritakan tentang hilang kontaknya selama 10 bulan tersebut kepada para pegiat SERUNI. Kata Aris, ibunya sudah pindah majikan. Tetapi majikan yang baru itu adalah anak majikannya yang pertama. Kepindahan Sowiyah ke majikan kedua, menurut dia dikarenakan ibunya dianggap mempunyai ilmu sihir.

“Anak majikan pertama ibu saya itu sering sakit-sakitan, tapi dia menuduh ibu saya yang mengguna-guna. Dituduh punya ilmu sihir. Ibu saya memang seorang penganut tarekat, yang kalau habis sholat dzikirnya lama. Nah, amaliah inilah yang menjadikan ibu saya dituduh sedang mengamalkan ilmu sihir,” tutur Aris menirukan apa yang diceritakan ibunya lewat telepon.

Menurut laki-laki yang saat ini sedang mengembangkan ayam Bangkok itu, ibunya memang seorang penganut Tarekat Qodiriyah Wa Naqsabandiyah, yang sehabis shalat diharuskan membaca kalimat Laa ilaha ilallah 165 kali, dan membaca lafal Allah, sebanyak 100 kali. Sehingga memang membutuhkan waktu lama. Sowiyah berbai’at kepada seorang mursyid/guru tarekat dari daerah Langgen, Ciamis, Jawa Barat.

“Gara-gara amalan itu, ibu saya tak boleh komunikasi dengan keluarga di Indonesia, gajinya belum dibayar, dan tidurnya tidak di tempat tidur, tetapi di sebuah gudang tempat menyimpan barang,” tutur Aris.

Di rumah majikan kedua inilah Sowiyah bisa komunikasi dengan keluarga di Indonesia . Dan ia sudah bisa mengirim gaji dua bulan dari majikan kedua ini. Namun kata Aris, Sowiyah tetap ingin pulang secepatnya, setelah gajinya terbayar dari majikan pertama.

Menurut penilaian Narsidah, Majikan Sowiyah hanya berbuat akal-akalan saja, yang pada intinya, dia tidak bisa membayar gaji pembantu. Tipe majikan seperti ini banyak di Arab Saudi.

“Majikan seperti ini, hanya cari-cari masalah, padahal karena tak mampu menggaji seorang pembantu..”, tutur pegiat SERUNI yang mantan BMI Hongkong dan sudah puluhan kali mendampingi kasus seperti ini. (Sus)