Inilah kenyataan yang ada di Hong Kong. Bagaimana hukum yang ada begitu sangat dijunjung tinggi oleh warganya dan ketaatan untuk tidak melanggarnya. Setiap peraturan yang dibuat adalah untuk dipatuhi dan ditaati dan bukan sebaliknya untuk dilanggar.

Bulan Desember 2011 kemarin pengadilan Distrik memenangi gugatan seorang korban pelecehan seksual dan memperoleh ganti rugi sebesar HK$ 60.000 (hampir Rp 68 juta lebih) dengan perincian HK$ 50.000 sebagai uang kompensasi atas terlukanya perasaan penggugat dan HK$ 10.000 sebagai sanksi denda atas tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Pelecehan ini sendiri terjadi di tahun 2007 di tempat kerja korban. Pelaku sendiri adalah rekan kerja dari korban. Pelecehan seksual yang terjadi bersifat “lisan” atau menghina korban secara seksual. Karena korban tidak terima, dia melapor dan kasusnya pun ditangani dan kemudian dia menangkan. Putusan Pengadilan Distrik ini pun disambut gembira oleh Equal Opportunities Commission (EOC).

Dari kasus diatas bisa disimpulkan bahwa bagaimana tegaknya hukum di negera Hong Kong ini. Sebuah kasus yang mungkin bisa dianggap remeh bagi kebanyakan orang tapi tidak demikian bagi si korban. Pelecehan yang diterima korban meskipun hanya berupa lisan tapi sangat tidak membuatnya nyaman. Dan dengan dimenangkannya kasus ini, membuat orang akan menjadi lebih hati-hati saat berbicara dengan siapapun, jangan sampai melukai perasaan lawan bicara yang berujung di pengadilan.

Kasus seperti ini kalau di Indonesia mungkin akan dianggap angin lalu. Kasus pemerkosaan dan pelecehan fisik saja begitu sulit untuk di selesaikan di pengadilan, bagaimana yang kasus lisan seperti contoh diatas bisa dimeja hijaukan? Padahal saya sendiri waktu di tanah air, saat dikeramaian sering sekali melihat gerombolan anak muda yang saat melihat gadis dengan paras cantik dan body aduhay mulut mereka saling bersahutan untuk menggoda yang kalau di Hong Kong bisa saja jika si gadis tidak terima para anak muda ini bisa di bawa ke pengadilan. “Waahhh, dadanya besar sekali” atau “wooowwww, bodynya mirip gitar spanyol.” Godaan seperti ini sudah termasuk pelecehan seksual kalau di Hong Kong.

Pun juga dengan para Buruh Migran dari Indonesia (BMI). Saat ditempat kerja mendapatkan pelecehan seksual baik secara lisan, jangan takut untuk mengadukan hal ini kepada pihak yang berwajib. Kita sebagai pekerja punya hak mempunyai rasa aman dan nyaman di tempat kerja.

Tapi ya inilah hukum, satu negara dengan negara lain memang tidak sama. Penegak hukumnya juga punya niat yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Ada orang yang ngakunya penegak hukum tapi dibelakang justru dia jadi perusak hukum. Tapi ada orang biasa yang punya niat menegakkan hukum tapi malah berurusan dengan hukum. Hukum harusnya tidak pandang bulu dia siapa dan berprofesi sebagai apa. Sudah seharusnya tebang pilih ditiadakan saat berurusan dengan hukum

Sumber : koran Suara (13 Januari 2012)

Ilustrasi

Sapaan “indon”, tenyata tidak hanya di Malaysia. Tetapi hampir ada di tanah Melayu, termasuk Brunei Darussalam. Pada sisi tertentu, negara tersebut banyak berkiblat kepada Malaysia. Alasannya adalah kedekatan negara tersebut secara kewilayahan.

Surat kabar utama Malaysia, seperti Utusan Melayu juga beredar luas di negeri yang berpenduduk kurang dari satu juta jiwa itu. TV Malaysia, baik TV pemerintah maupun TV swasta, dinikmati bebas oleh penduduk negara tersebut. Tak ayal lagi, maka apapun yang terjadi di Malaysia, baik dari sudut budaya dan sosial, Brunei masih mengekor negerinya pemain bola asal Pelita Jaya, Syafi’i Sali tersebut.

“Sebagian besar surat kabar dan majalah yang beredar di Brunei, berasal dari Malaysia,”tutur Kholisin lewat SMS (31/12/11), lelaki asal Desa Kecila, Sumpiuh, Banyumas yang sudah enam tahun bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri Sultan Hassanal Bolkiah.

Termasuk sapaan “indon” bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Brunei juga tak asing lagi. Menurut Kholisin, ia sering mendapat sebutan tersebut saat majikannya marah. Bahkan sering kata-kata kotor juga keluar dari mulut majikannya.

“Kalau sedang marah majikan saya sering mengumpat dan mengatakan dengan kata “indon” bodoh, “indon” jelek. Kami menangkap kata-kata itu sebagai kata-kata yang merendahkan kami”, ujar lelaki yang beristrikan sesama TKI dari Kediri Jawa Timur.

Lain lagi pengalaman M Kabul Budiono, penyiar senior RRI Nasional Jakarta, saat berkunjung ke negeri kecil di ujung utara Kalimantan itu pada Desember 2011. Penyiar bersuara empuk itu menangkap hal yang positif dari sejawatnya di RTB (Radio and Television Brunei).

“Kami disambut dengan sangat baik. Kami sangat dihormati. Bahkan seorang kawan kami di RTB, mengatakan bahwa sebutan “indon” di Brunei, tak bermaksud melecehkan bangsa Indonesia,” tulis Kabul di Kompasiana.com.

Kabar dari Malaysia, seperti dilansir Koran Malaysia, Utusan Melayu, juga cukup membanggakan bahwa ada anggota parlemen Malaysia yang mengusulkan kepada penguasa Malaysia, agar ada anggaran khusus untuk sosialisasi tentang kata “indon” kepada masyarakat Malaysia, supaya tidak diartikan sebagai kata negatif. (sus)

Doa-doa yang dibacakan oleh para alim ulama, tokoh agama, juga para tetangga dan handai taulan untuk memberi kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan, serta untuk mengantar mendiang menuju peristirahatan terakhirpun tetap tak mampu membendung tangisan histeris dan kesedihan seluruh keluarga dan sanak family. Diruang tamu, tempat jenazah disemayamkan, nampak keluarga dengan silih berganti memeluk peti jenazah.

Sebelum di sholatkan, peti jenazah Romlah dibuka agar keluarga, sanak saudara serta orang tua dan kedua anak yang ditinggalkan bisa melihat wajah mendiang untuk yang terakhir kalinya.

Sekali lagi, inilah nasib TKW asal Banyuwangi, demi mencari susuap nasi, Romlah rela meninggalkan keluarga dan kampung halaman, meskipun akhirnya nafasnya terputus di tanah orang. Romlah adalah potret seorang wanita hebat, dia rela banting tulang hingga ke luar negeri hanya untuk kehidupan yang lebih mapan bagi dia dan anak-anaknya.

Setelah kepulangannya dua tahun silam, kini istri dari Ilham (45) ini, harus pulang dengan tubuh yang sudah membujur kaku. Dengan diiringi isak tangis keluarga dan sanak saudara, jasad tak bernyawa yang baru tiba dirumah duka pada hari selasa (31/1) jam 4 dinihari ini langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat.

Fatimah, (41), sepupu korban tak pernah menduga nasib tragis ini akan menimpa saudaranya. Terlebih, setiap kali dia berkomunikasi via telepon, korban tak pernah mengeluhkan sakit apapun. Bahkan dengan nada sehat-sehat saja, korban sempat berniat akan mengirim sejumlah uang pada keluarganya pada imlek kemarin.

Justru yang terlihat paling terpukul dengan kenyataan ini adalah Anita, (17) putri kedua korban. Dengan ditemani sanak saudara, pelajar kelas tiga SMKN 1 Giri ini nampak tak kuasa menahan kesedihan saat mengantar jasad ibunya ke peristirahatan terakhir. Tak ada sepatah katapun yang mampu terucap dari bibirnya. Hanya rasa pilu yang terpancar dari wajah gadis pendiam ini, seakan tak percaya ibu yang telah melahirkannya telah pergi untuk selama-lamanya.

Mewakili pihak keluarga, Sugiman, (46) Kepala Dusun Pertapan, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, mengatakan bahwa, pihak keluarga hanya bisa pasrah dan merelakan kematian Romlah. “Pihak keluarga sudah pasrah dan menerima,” ujarnya. Dia juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang membantu pemulangan jenazah Romlah dari Johor Malaysia hingga sampai di kampung halaman.

Dari penjelasan sugiman, kabar kematian korban pertama kali diterima pihak keluarga sejak hari minggu 22 januari lalu. Informasi yang didapat dari Ling Ling Wei, majikan Romlah, kepada Sugiman memberitakan bahwa sebelumnya korban terpeleset di lantai hingga kepalanya terbentur keras saat bekerja. Romlah sempat dilarikan kerumah sakit, namun nyawanya tetap tak bisa tertolong.

Sebelum bekerja menjadi TKI di Malaysia, Romlah sempat menjadi TKI di Singapura pada tahun 2004. Selanjutnya tahun 2006, korban menjadi TKI di Malaysia. Menurut keterangan keluarga, keberangkatan pertama korban ke Malaysia masih melalui jalur resmi, namun setelah kepulangannya dari negeri Jiran yang pertama pada tahun 2009, tak diketahui alasannya korban lebih memilih kembali ke Malaysia melalui jalur illegal. Semasa hidupnya, mendiang dikenal sebagai pribadi yang mudah akrab dan ramah. Romlah kini meninggalkan dua orang anak dan seorang suami.

Tampak berduyun-duyun, para tetangga dan handai taulan mengucapkan bela sungkawa hingga memadati halaman dan pekarangan rumah almarhumah. Mereka dengan beramai ramai mensholati jenazah di mushola dekat rumah korban. Usai disholatkan, jasad Romlah langsung diberangkatkan ke tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi seluruh pelayat. (bon)

Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan saat berbincang dan mendengar aduan BMI ABK di Taiwan

Taiwan merupakan salah satu negara tujuan yang dipilih oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memperbaiki nasibnya. Sama halnya dengan beberapa bidang pekerjaan lain seperti buruh pabrik dan pekerja rumah tangga, pelaut khususnya Anak Buah Kapal (ABK) juga menjadi jenis pekerjaan TKI di Taiwan.

Saat ini banyak permasalahan yang dihadapi ABK di Taiwan seperti, gaji ditahan agen, tidak ada hari libur, kerja tidak ada batas waktu, dan berbagai persoalan yang selama ini seperti tidak mendapatkan jalan keluar. Melihat posisi dan keberadaan ABK, kita akan melihat berbagai ketidakseimbangan antara aturan-aturan yang ada dengan penerapan di lapangan.

Minggu (29/01/12), beberapa ABK bertemu dengan Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan di sebuah stasiun di Taipei dan mereka mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tumijan (26), menceritakan soal perusahaan agen tenaga kerja yang pernah meminta uang jaminan padanya. Ketika masuk PT. Nuraini Indah Perkasa di Jakarta, Tumijan harus membayar biaya sebesar 7 juta rupiah.

Selain itu, ia masih harus membayar potongan setiap bulannya dengan perhitungan utang bank sebesar Nt.5500 atau sekitar Rp.1.644.500 selama 12 bulan. Setelah mendapat penawaran kerja di Taiwan, Tumijan dimintai uang jaminan oleh PT. Nuraini Indah Perkasa sebesar 15 juta rupiah, dengan alasan setelah 3 bulan di Taiwan ia tidak bermasalah, uang jaminan tersebut akan dikembalikan. mintai uang jaminan 15 juta, bagaimana saya bisa membayar?,

Tetapi karena saya sangat membutuhkan pekerjaan itu, terpaksa saya jual sepeda motor sehargal 5 juta dan kekurangan 10 jutanya, saya pinjamkan dari uang koperasi dengan bunga Rp.300.000 perbulan. Saat saya hanya diberi kwitasi dengan nominal 13 juta, PT tampak bertele-tele menjawabnya.” tutur Tumijan, saat berbincang dengan Atin Safitri.

Hari Buruh Migran Internasional di Hong Kong

Beberapa bulan terakhir, banyak Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hong Kong yang menjadi korban PHK (interminit) mengalami persoalan. Mereka (BMI PHK) tidak boleh pindah agen. Agen-agen baru yang didatangi hanya bersedia menerima dengan syarat harus membawa surat ijin boleh pindah agen dari agen lama atau setidaknya surat keterangan dari Konsulat Indonesia di Hong Kong (KJRI-HK).

Tidak hanya itu, banyak yang mengeluh tidak diperbolehkan menunggu visa di Macau atau China dan wajib pulang ke Indonesia. Padahal alasan BMI melakukan itu karena menghindari wajib potongan agen selama 7 bulan, sehingga mereka tinggal membayar potongan 3-5 bulan.

Bahkan, pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang awalnya bisa diurus sendiri kini harus disertai surat keterangan dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Banyak BMI Hong Kong yang heran dengan peraturan aneh yang dibuat KJRI-HK. Setelah ditelusuri, ternyata di tahun 2011 KJRI telah mengeluarkan dua peraturan bernama System Online dan Surat Edaran (SE) 2524 yang untuk kesekian kalinya memaksa BMI masuk PPTKIS atau agen. System Online dan SE 2524 merupakan bukti kolusi KJRI-HK dengan APJATI dan APPIH.

System Online diterapkan sejak Maret 2011, merupakan sistem komputerisasi yang mengikat PPTKIS dan Agen-HK. Artinya PPTKIS wajib mengirimkan data-data para BMI yang akan dikirim ke HK pada agen di Hong Kong yang menerima data BMI melalui komputer, begitu juga sebaliknya. Menurut keterangan Bambang Susanto, Konsul Pelayanan Warga, sistem ini bertujuan untuk memudahkan KJRI memantau PPTKIS dan agen yang melanggar ketentuan dan agar lebih mudah melacak keberadaan BMI ketika keluarga mencari.

Pemberlakuan sistem online sangat merugikan BMI Hong Kong, karena mereka tidak boleh berpindah dari PPTKIS dan agen minimal 2 tahun pertama bahkan selamanya. Bukan hanya persoalan kebijakan aneh dari sistem online, pada 14 Oktober 2011 KJRI mengeluarkan kebijakan yang tidak kalah aneh berupa surat edaran (SE) bernomor 2524 yang ditujukan kepada APPIH (Asosiasi Agen-agen di Hong Kong) sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan pengiriman BMI.

Surat ini bertujuan mengatur para agen antara lain: a) dilarang menggunakan dan/atau bekerjasama dengan sub agen, b) mengambil TKI dari satu agen oleh agen lain, c) memindahkan TKI dari satu agen ke agen lain atau dari PPTKIS satu ke PPTKIS lainnya tidak sesuai ketentuan, d) melakukan overcharging dalam proses Renew Contract atau pada proses penempatan atau pemindahan TKI pada majikan baru, e) menitipkan atau mengirimkan TKI untuk menunggu visa di Macau atau Schenzen (KJRI Hong Kong menyatakan di China banyak BMI yang terlibat narkoba, sedangkan pengurusan kontrak di Macau tidak memerlukan kop KJRI sehingga KJRI tidak diuntungkan dan sebab itu Macau telah ditutup sejak akhir 2009 secara diam-diam), f) memiliki/bekerjasama dengan lebih dari 10 PPTKIS tanpa dijelaskan situasi dan kondisinya dan tidak berpartisipasi di Welcoming Program.

Melalui SE 2524, KJRI meminta “kerjasama” para agen yang terdaftar di KJRI dan anggota APPIH untuk “tidak melanggar” hak-hak TKI antara lain: a) melakukan penahanan paspor TKI dan underpay, b) mempekerjakan TKI tidak sesuai dengan kontrak kerjanya, c) memberikan informasi tidak benar kepada majikan tentang TKI sehingga menyebabkan TKI di-PHK dan majikan melakukan kebiasaan memutus hubungan kerja TKI lebih dari satu kali.

Sekilas SE 2524 ini tampak manis bagi BMI, namun jika kita dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi, maka kebijkan ini semakin menunjukkan keberpihakan KJRI lebih kepada PPTKIS atau agen. BMI dilarang pindah PPTKIS atau agen agar terus menerus bisa dilakukan potongan gaji melalui sistem ini. Disisi lain, pemerintah tidak menjamin BMI bisa memejahijaukan PPTKIS atau agen dan menuntut ganti rugi ketika hak-haknya dilanggar.

Siapa yang sebenarnya menjadikan BMI mangsa harimau dan budak terus menerus?, demikianlah para BMI Hong Kong bertanya. Tidak lain adalah pemerintah Indonesia sendiri melalui KJRI di Hong Kong. Secara langsung berikut dampak kedua peraturan ini bagi BMI di Hong Kong:

1. Meneguhkan bahwa hingga kini biaya penempatan bagi TKI ke Hong Kong tetap HK$21,000 dan bukan HK$15,000. Di tahun 2008 pemerintah terpaksa menurunkan biaya penempatan menjadi HK$15,000 karena perlawanan sengit BMI Hong Kong dan semakin banyak yang berani menolak melunasi potongan. Tapi hingga kini tidak pernah diterapkan. Ini menunjukan pemerintah sebenarnya tidak berniat meringankan beban BMI Hong Kong dan hanya meredam kemarahan BMI melalui peraturan lipstik tersebut. Lebih menyedihkan lagi, Bambang Susanto, selaku perwakilan KJRI, menganggap BMI yang menolak melunasi potongan 7 bulan karena memang sudah beritikad tidak baik dan tidak bertanggungjawab. “Para BMI ini sengaja ke Hong Kong untuk menghindari kesulitan ekonomi di Indonesia, bukan untuk sungguh-sungguh bekerja, dan setelah 1-2 bulan memutuskan kontraknya” demikian tuturnya.
2. Sengaja menyerahkan BMI ke PPTKIS dan agen agar bisa terus diperas melalui kerja rodi berupa potongan 7 bulan tanpa ada jaminan selesai 2 tahun kontrak. Bahkan jika BMI Hong Kong di-PHK, mereka masih terancam terkena potongan 7 bulan lagi.
3. Merampas hak BMI untuk mencari majikan secara bebas dan cepat dengan mendaftarkan diri ke berbagai agen di Hong Kong, padahal pemerintah Hong Kong membatasi visa tinggal hanya 14 hari setelah selesai kontrak atau PHK.
4. KJRI Hong Kong secara terbuka melindungi dan berkolusi dengan APJATI dan APPIH melalui pelarangan kontrak mandiri, online system dan SE 2524 adalah bukti nyata kolusi antara KJRI dengan APJATI dan APPIH untuk memeras buruh migran. KJRI seolah tegas tapi kenyataannya tidak ada sanksi tertulis yang membuat mereka jera apabila melakukan pelanggaran.

Persoalan yang sama pernah terjadi di tahun 2008. KJRI Kong Kong waktu itu mengeluarkan aturan yang sama, yaitu SE 2258 yang melarang BMI pindah agen selama 2 tahun pertama. Tapi, persatuan dan perlawanan massal seluruh BMI di Hong Kong serta dukungan kuat dari pelbagai organisasi di Indonesia dan internasional, akhirnya KJRI Kong Kong terpaksa mencabutnya dalam waktu 1.5 bulan.

Kini diam-diam KJRI Kong Kong menghidupkan lagi kebijakan tersebut. Perlahan tapi pasti, KJRI Kong Kong tidak berhenti menggerogoti hak dan merampasi upah BMI. Pertama, mereka melarang kontrak mandiri, sehingga BMI terpaksa masuk agen dan kini melarang mereka pindah PPTKIS atau agen. KJRI mengatakan sejak kontrak mandiri bagi TKI yang memperbarui kontrak ditiadakan, jumlah pengaduan ke kantor konsulat kini berkurang. Tetapi KJRI tidak pernah peduli puluhan bahkan ratusan BMI terlantar dan terpaksa mengandalkan bantuan organisasi?.

KJRI Kong Kong seakan tidak mau tahu ada puluhan BMI ditampung di shelter-shelter milik grup lokal?. KJRI mungkin salah jika menganggap, BMI sudah sejahtera. Persoalan tidak banyak BMI yang mengadu karena mereka sudah mengetahui KJRI pasti hanya menyuruh mereka kembali ke agen. Selain itu BMI Kong Kong juga risih diperlakukan buruk bahkan disalahkan ketika mereka mengadu. Persoalan lain, banyak pula BMI yang tidak tahu di mana letak kantor Konsulat.

Kondisi semacam ini cukup mencengangkan, di tengah BMI berjuang mempertahankan pekerjaan dan upah dari pelbagai serangan kebijakan pemerintah HK, pemerintah Indonesia justru membebani mereka dengan kebijakan yang hanya melindungi PPTKIS atau agen. Tampak sekali betapa BMI hanya dijadikan barang dagangan dan “sapi perahan” bukan buruh migran dan manusia Indonesia yang bermartabat.

Setiap program perlayanan yang dikeluarkan pemerintah (melalui KJRI) selalu berujung pada keuntungan. Semua ini lahir karena sejak awal tujuan pemerintah hanya untuk mengekspor manusia dan meraup devisa, bukan melayani dan mengayomi rakyatnya di luar negeri. Sungguh tragis, di mana ruang pemerintah untuk memanusiakan warga negaranya sendir?. Serangkaian persoalanini membuat kelompok BMI yang tergabung dalam Aliansi Cabut UUPPTKILN No. 39/2004 merencanakan menggelar serangkaian kegiatan demontrasi, petisi, dialog, forum akbar. dan lain-lain. Jika SE 2258 tahun 2008 mampu dicabut, maka kali ini BMI Hong Kong akan melakukan perjuangan yang sama. CATATAN GANIKA DIRISTIANI (ATKI-HONG KONG) ———————————————-

• Ijinkan BMI Pindah PPTKIS atau agen
• Stop Pelarangan Menunggu Visa di Macau/China
• Stop Kolusi dan Korupsi antara KJRI-HK dengan Asosiasi PPTKIS (APJATI) & Asosiasi Agen (APPIH)
• Stop Rampas Upah BMI! Turunkan dan Terapkan Biaya Penempatan Sekarang Juga

Seperti pernah diberitakan dalam portal ini, Ajizah (28) Warga Kiajaran Loh Bener, Indramayu yang sebenarnya bekerja di Abu Dhabi ternyata dipindahkerjakan di Oman tanpa sepengetahuan suaminya. Pihak PT maupun agen yang memberangkatkannya tidak mau bertanggungjawab atas peristiwa yang dialami oleh Ajizah.

Kecemasan Hafidzin menjadi bertambah ketika dia mendapatkan sms dari istrinya perihal kecelakaan kerja yang menimpanya. Kejadian tersebut membuat Hafidzin sangat berharap agar isterinya bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Hafidzin menuturkan, Sebelum peristiwa ini terjadi, dirinya sudah berusaha untuk segera memulangkan Ajizah, namun usaha yang sudah dilakukan Hafidzin belum mendapatkan hasil.

“Ketika saya mendapatkan kabar isteri saya dipindahkerjakan saja, saya sudah berusaha untuk segera memulangkan Ajizah, apalagi setelah mendapatkan kabar ini. Dengan kondisi kaki bengkak dan menggunakan tongkat penyangga, istri saya justru tetap harus bekerja selama 22 jam, Sangat tidak manusiawi,” beber Hafidzin.

Hafidzin yang dihubungi lewat telepon, kembali berharap bantuan dari semua pihak untuk bisa sesegera mungkin memulangkan isterinya.

“Saya sudah tidak percaya sama PT maupun agen, karena mereka tidak mau bertanggungjawab atas peristiwa yang menimpa isteri saya”Pungkasnya.

Dokumentasi:Ahmad Tohari, dalam acara Rembug Budaya bertajuk Budaya Lokal dan Perubahan Sosial (23/12/2010) di Pendopo Dalem, Kraton, Yogyakarta.

BANYUMAS. Salah satu alasan orang bermigrasi atau bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi di negeri sendiri susah, alias senantiasa didera kemiskinan. Kemiskinan memang musuh kita bersama. Sayyidina Ali, menantu Rasulullah SAW, bahkan mengilustrasikan, jika kemiskinan itu berujud manusia beliau akan membunuhnya.

Ungkapan itu disampaikan Budayawan nasional asal Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, di Gedung KORPRI Purwokerto(17/1/2012), di depan relawan PNPM Mandiri Perkotaan saat deklarasi Lumbung Nusantara.

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 600 peserta tersebut, sastrawan yang melahirkan novel trilogi “Ronggeng Dukuh Paruk” itu berkisah tentang ibunya sendiri.

“Saya punya seorang ibu yang ketika belum haid (menstruasi), dia sudah bekerja sebagai tukang mbawon (bekerja memanen sawah orang lain), berkeliling kemana-mana. Saking telatennya, hasil mbawon itu ditabung, sehingga bisa untuk membeli sawah sendiri. Sampai pada ahirnya, bisa mempunyai penggilingan padi dan ibu saya sekarang mempunyai lima cucu lulusan perguruan tinggi dari Amerika.” tutur Ahmad Tohari.

Laki-laki yang novelnya sempat diterjemahkan ke dalam 14 bahasa itu mengajak rakyat Indonesia mengubah pola pikir dalam menjalani hidup. Ia mengkritik kondisi masyarakat sekarang yang sangat senang berhutang.

“Motor hutang, gelas piring hutang, rumah hutang, bahkan celana pun hutang,” kritik sang novelis.

Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, Tohari mengajak untuk membudayakan lagi kegemaran menabung. Ia juga mengingatkan, menabung itu tidak harus langsung ke bank dengan membawa seonggok rupiah. Tetapi menanam satu pohon pisang yang dipelihara dengan serius di depan rumah misalnya, adalah investasi yang mempunyai nilai tambah.

“Cuma, masyarakat kita maunya yang serba instan,” tutur kakak kandung KH Ahmad Sobri, pengasuh pesantren “Al Fallah” Jatilawang, Banyumas itu .

Dia juga mengajak kita semua untuk tobat “mlarat”, tobat miskin, dengan cara menabung. Bisa dengan memanfaatkan sejengkal tanah kita, memelihara lele, atau apa saja yang sekiranya mudah dikerjakan di sekeliling kita. Bahkan menanam satu tanaman di kaleng bekas cat, adalah investasi.

“Mari kita tobat mlarat dengan cara menabung hal-hal kecil di sekeliling kita. Insya Allah kita tidak akan kelaparan. Kalau hal ini bisa dikerjakan dengan serius, insya Allah tidak perlu lagi jauh-jauh menjadi TKW,” ujar pria yang novel “Ronggeng Dukuh Paruk” nya difilmkan dengan judul “Sang Penari”. (*SUS*)

Ilustrasi

BANYUMAS. Menjelang Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, Sukarno dan Hatta kedatangan tamu dari kerajaan Malaysia. Tamu dari negeri jiran itu adalah utusan dari kerajaan Selangor yang mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia. Namun dua pendiri bangsa itu menolak, hanya karena Malaysia bekas jajahan Inggris.

Kalimat tersebut keluar dari M Yudhi Haryono, penggagas Universitas Nusantara, saat diskusi dengan beberapa tokoh muda Banyumas di , Purwokerto(12/1/2012). Ia juga menyoroti soal perkembangan kontekstual Indonesia dan Malaysia.

“Namun empat puluh tahun kemudian, rakyat Indonesia merengek-rengek mintaHotel Rosenda Baturraden pekerjaan ke Malaysia. Orang-orang kita rela dihina, dicaci maki karena bodoh, dianggap datang dari negeri pengemis, dan rela disebut “indon” sebagai sapaan yang mengandung peleceh,” tuturnya.

Dosen Universitas Paramadina itu juga menyindir kita yang masih banyak terpengaruh dengan hal-hal yang berbau kolonialisme. Dalam kesempatan diskusi itu, Yudhi ingin mendirikan sebuah universitas yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi mandiri.

“Hampir setiap desa di Jawa, warganya ada yang menjadi TKI. Kita memang masih senang mengandalkan apapun dari orang lain, termasuk dalam urusan bekerja. Kita bangga, jika dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Tapi orang Malaysia akan bangga jika bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri atas biaya sendiri. Artinya kita perlu meningkatkan ruh kemandiri,” tutur pria yang juga menjabat sebagai staff ahli Mendagri itu.

Laki-laki asal desa Kecila, Kemranjen, Banyumas yang gelar Doktornya diperoleh di Amerika Serikat itu juga memotivasi peserta dengan bercerita soal perbandingan Indonesia dan Malaysia. Jika dillihat dari banyak sisi, kita kalah beberapa langkah dari Malaysia. Seperti soal tapal batas, kita kalah di Mahkamah Internasional. Sepak bola bola juga kualitasnya masih di bawah Malaysia.

Tahun 60-an, Malaysia masih mendatangkan guru-guru dari Indonesia, untuk mengajarkan ilmu pengetahuan bagi warga negaranya. Namun sekarang orang Indonesia ke sana, bukan untuk menjadi guru, tetapi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diperas keringatnya. Tidak jarang, deraian air mata juga menimpa TKI disana, karena disiksa majikan.

Yudi berharap, diskusi dengan tema “Mengeja Indonesia” ini, ke depannya bisa melahirkan karakter-karakter bangsa ini yang melindungi, memajukan, mencerdaskan, adil makmur dan disegani bangsa-bangsa lain.

Acara tersebut dihadiri wakil bupati Banyumas Ahmad Hussein, dosen, dan tokoh LSM. Diskusi serupa ini akan dilanjutkan di 9 kota lain di Indonesia. (**)

“Semua orang bisa memijat. Tetapi pijat refleksi dan akupuntur tidak semua orang bisa, karena pijat tersebut ada ilmunya,” ungkap Suswanti, mantan TKI Singapura yang ikut kegiatan tersebut.

Suswanti dan para pemijat lainnya, merupakan bagian dari peserta pelatihan dampak moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah sangat berharap, dengan program ini, mereka tak lagi berangkat bekerja ke luar negeri lagi, karena sudah mempunyai keterampilan untuk mengais rejeki di negeri sendiri.

Suswanti pernah bekerja di Singapura antara tahun 1996-1998. Setelah tinggal cukup lama di kampung halaman, ia ingin merantau ke luar negeri lagi. Namun karena ada larangan dari pemerintah untuk negara-negara tertentu, ahirnya ia mengurungkan niatnya.

“Kami berlatih selama 1,5 bulan dan mendapat ijazah,” tuturnya bangga. Karena sudah mempunyai kemampuan ketrampilan, ia bertekad untuk meninggalkan impiannya bekerja di luar negeri. “Dengan bekal ketrampilan ini, saya ingin membuka praktek sendiri,” lanjutnya.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Banyumas, Siswoyo, mengatakan bahwa program kecakapan hidup dampak moratorium pengiriman TKI ternyata sangat membantu masyarakat, khususnya yang terkena dampak dari moratorium maupun yang masih menganggur.

“Ada 260 peserta yang mengikuti program ini di kabupaten Banyumas. Mereka tersebar dalam beberapa bidang keahlian, seperti menjahit, rias pengantin, tata boga, border, tata kecantikanrambut dan akupuntur,” jelasnya.

“Pemberangkatan BMI asal Banyumas dari luar daerah, seharusnya bisa diantisipasi jika pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang jelas,” kata dia.

Semua BMI asal Banyumas, seharusnya diberangkatkan oleh PPTKIS dari Banyumas. Sehingga ketika ada BMI mengalami masalah, Pemkab bisa melakukan pelacakan. Dia juga mengemukakan, banyak kasus yang dialami BMI Banyumas karena mereka berasal dari luar wilayah. Namun jika perda itu ada, mereka juga harus mengikuti aturan tersebut. Sehingga masalah BMI asal Banyumas bisa berkurang.

Pegiat Paguyuban Perlindungan Buruh Migran dan Perempuan SERUNI Banyumas, Narsidah, mengungkapkan permasalahan BMI akibat lembaga tenaga kerja yang sudah ada kurang dalam memberikan fasilitas. Padahal, seharusnya pelatihan dan pembekalan yang diterima BMI bisa menekan kasus yang menimpa mereka.

Masalah perda perlindungan BMI Banyumas, juga pernah digagas Kepala Pusat Pemberdayaan Gender Anak dan Pengabdian Masyarakat (PPGA-PM) Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Tyas Retno Wulan saat bertukar pendapat dengan SERUNI beberapa waktu lalu. Namun, kata dosen Unsoed itu, pembuatan perda memang tidak mudah, karena memang perlu penggodokan yang matang. Lagi pula juga harus jauh dari muatan-muatan politis.