Banyak yang sudah tahu kalau hukum di Hong Kong sangat tegas dan tidak pandang bulu terhadap siapapun, baik itu pejabat, rakyat biasa, serta warga asing maupun lokal kalau bersalah tetap akan mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat.

Namun anehnya, entah sengaja atau memang sudah ada kerjasama antara orang Hong Kong dan Indonesia yang mengurusi dunia perburuhan dalam hal ini adalah Buruh Migran Indonesia, mereka telah nyata-nyata menginjak-nginjak hukum yang telah berlaku di Hong Kong.

Seperti gaji untuk pekerja rumah tangga (PRT/domestic worker) di Hong Kong, aturan gaji untuk PRT adalah HK$ 3740  atau setara Rp 4.400.000, namun oleh agen pekerja di Hong Kong (yang tentu bekerja sama dengan PPTKIS/PJTKI di Indonesia), para PRT kebanyakan hanya mendapat gaji HK$ 1800-2000 (setara Rp 2.120.000) saja. Lebih parah, apalagi calon BMI belum mempunyai pengalam kerja di luar negeri, pasti akan mendapatkan gaji di bawah ketentuan (underpay) yakni HK$ 1800-2000.

Contoh kedua adalah persoalan hak libur. Pemerintah Hong Kong memberi hak libur bagi PRT satu hari dalam satu minggu, libur nasional, dan cuti tahunan. Namun faktanya, masih banyak PRT dari Indonesia yang tidak mendapatkan hak libur ini, pun juga dengan uang ganti yang sama sekali tidak mereka terima. Tentu ini karena majikan dan pihak agen yang tidak memberikan hak-hak untuk pekerja dalam hal ini PRT.

Contoh ketiga, Pemerintah Hong Kong hanya menetapkan potongan agen sebesar 10% dari gaji satu bulan gaji atau sebesar HK$ 374, namun untuk pekerja asal Indonesia, para BMI gajinya dipotong HK$ 21.000 atau setara Rp 24.780.000. Ini adalah contoh nyata yang saat ini dirasakan dan dialami BMI Hong Kong. Sayang, pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) selaku wakil pemerintah Indonesia di Hong Kong seperti sudah menutup mata dan hati untuk hal ini.

Peringatan Hari Ibu di Singapura (dok.Sari Daulay/IFN Singapura)

Singapura,- Humanitarian Organitation for Migran Economics (Home)  menggelar acara perayaan hari Ibu Singapura (13/5/12). Acara yang diselenggarakan  di Gedung Kalang Teater dihadiri hampir 1000 penonton yang semua adalah pekerja wanita.

Pada acara tersebut hadir tamu kehormatan  Minister for State for Community Devolepment, Youth, and Sport semacam menteri pemuda dan olah raga, Halimah Yacob yang menyampaikan pidato mengenai permasalah pekerja migran disambut tepukan tangan penonton. Perwakilan Dubes Indonesia, Fachry Sulaeman dan Indah, serta tamu kehormatan dari kedutaan Filipina turut naik satu panggung.

“HOME doesn’t convert to another religious. HOME tidak tergabung dalam sebuah organisasi agama apapun. Baik Islam, Buddha, Hindu, Katolik, atau Kristen, kita adalah sama. Satu darah yang sama-sama merah. Tuhan menyatukan kita untuk menjalin harmoni. 8 tahun HOME berdiri tidak ada satupun Tenaga Kerja Indonesia yang beragama Islam berada di penampungan HOME  yang kemudian menjadi Kristian.’’ sebuah pesan yang disampaikan oleh pendiri dan presiden HOME, Bridget Tan.

Beragam acara dari pementasan musik gamelan, angklung, tarian tradisional, drama di persembahakan oleh Buruh Migran Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Penampilan lain juga dipersembahan oleh kelompok Melayu Singapura yang memainkan gamelan Jawa bersama penarinya. Acara berlangsung dari pukul 11 pagi sampai 5 sore waktu Singapura.

“STOP OVER CHARGING DOMESTIC WORKERS! The salary deduction for DW: 7-9 Month that is to much. We came here to work for our family not to give money to the agent. Do you agreed with me? Domestic workers are not SLAVE to the agency! STOP OVER CHARGING US!’’ tutur Anung D’Lizta dalam pidatonya.

Pihak HOME juga mengundang BMI yang berada di penampungan KBRI. Terlihat kebahagiaan di wajah mereka setelah acara usai. Sebagai rasa pertanggung jawaban kepada pihak KBRI, Rista dan Anung mengantar mereka semua hingga sampai di halaman KBRI. Harapan kami suatu saat teman-teman yang berada di penampungan bisa ikut tampil bukan sekadar penonton saja dan permintaan itu sudah disampaikan oleh Anung kepada pihak KBRI melalui facebook dan juga email.

‘’ILO convention on decent work for domestic worker has been adopted in 2011. Its important to be ratified as its ratification means that DW are workers, will be included in labor act and has the same right as other workers. Right for decent work, decent salary, weekly day off, public holidays off, and overtime pay. Do you want that? YES, so we have to be united and voice out RATIFY C 189.. RATiFY C189… MERDEKA..!” Pidato dari Rista Tan yang mewakili Indonesia.

Pertengahan acara yang paling spektakuler adalah peluncuran pertama Newsletter ‘MY VOICE’ dari HOME. Semua bisa mendapatkan Newsletter dengan mengirimkan alamat email: newsletter.home@gmail.com

Anung D’Lizta

investasi gold bar (dok. BHSI)

Dunia investasi memang menjanjikan masa depan keuangan anda terjamin. Namun, berinvestasi juga tidak semudah apa yang dibayangkan. Terutama terkait investasi di bidang emas. Pilihan berinvestasi emas memang pilihan yang tepat. Dari tahun ke tahun harga emas selalu naik, sehingga nilai uang anda aman dari inflasi.

Ada beberapa perbedaan soal investasi emas perhiasan dan emas batangan. Emas perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang cenderung lebih mahal daya belinya.  Berbanding terbalik jika kita menjualnya, harganya lebih murah di banding kita membelinya. Hal ini dikarenakan untuk membuat perhiasan emas dibutuhkan ongkos tambahan untuk membentuknya menjadi perhiasan. Sementara itu, dalam dunia jual-beli emas, si pembeli tidak menghitung bentuk dan model emas, cukup berat dan karat emas saja.

Sementara itu, harga emas batangan cenderung stabil, karena tidak diperlukan ongkos tambahan untuk membentuknya. cukup dicetak sesuai dengan berat yang diinginkan. Manyoritas Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tergabung dalam BMI Hong Kong Sadar Investasi (BHSI) memilih emas batangan sebagai media investasi. Tapi, kendalanya adalah kadar berat emas batangan berbeda-beda, ada yang 2,5 gram, 5 gram, 10 gram dan tentunya harganya lumayan tinggi. Tidak semua BMI sanggup membelinya dengan 1 bulan gajinya. Sedang harga emas dari hari-ke hari selalu naik turun, fluktuatif. Belum lagi jika BMI tidak tahan godaan ketika menyimpan uang gajinya untuk membeli emas batangan di bulan berikutnya.

BMI di Hong Kong punya cara cerdas untuk menyiasati kesulitan mereka untuk berinvestasi emas. Mereka menyebutnya “Kawinan” yaitu membeli emas batangan dengan cara patungan. Tentu tidak mudah untuk mencari pasangan yang bisa dipercaya agar cita-cita membeli emas batangan terlaksana. Butuh seorang “mak comblang” sekaligus pihak ketiga yang menjadi penengah, sehingga meminimalisir perselisihan. Tentu juga tidak mudah menemukan orang ketiga yang jujur dan mau menjadi penengah diantara BMI yang ingin “kawinan.”

Petani Saham (PS) misalnya, PS adalah pendiri sekaligus pengasuh BHSI. Ketika libur tiba PS selalu menyediakan waktu untuk menemani BMI membeli emas. PS lah juga yang menggagas ide “kawinan” bagi BMI yang tak mempunyai cukup dana untuk membeli emas batangan, sedang mereka sangat ingin. Awalnya, banyak yang tak sepakat dan percaya dengan ide “kawinan” PS, tapi banyak juga yang mempercayainya dan menjadikannya “mak comblang” sekaligus “penghulu” (pihak ketiga).

Selama ini PS sudah berkali-kali menjadi mak comblang dan penghulu di BHSI. Ialah yang mengatur segalanya soal seserahan uang yang akan digunakan untuk membeli emas sampai PS menyerahkan emas kepada masing-masing BMI yang melakukan “kawinan.”  Mulanya masing-masing BMI yang melakukan kawinan akan menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan, kemudian PS akan membelikan gold bar (emas batangan) lalu menyimpannya. Ketika seserahan kedua untuk gold bar kedua barulah PS menyerahkannya kepada kedua pasangan kawinan. Karena sifat harga emas yang fluktuatif, demi keadilan, PS menjumlahkan harga kedua gold bar lalu membaginya sama rata biaya yang yang harus ditanggung keduanya.

Sistem kawinan ala BMI Hong Kong ini sangat cerdas menyiasati keterbatasan dana dalam berinvestasi di bidang gold bar. Meski berada jauh dari negerinya, semangat bergotong-royong tetap lestari. Maju terus BHSI. (F:)

Tampak Dubes RI di Singapura saat berdialog dengan BMI di KBRI Singapura

Sabtu (12/05/2012), sejumlah Buruh Migran Indonesia perwakilan dari Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME), Indonesian Family Network (IFN), Himpunan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Singapura (HPLRTS), dan beberapa individu mengikuti pertemuan perdana dengan Andri Hadi, selaku Dubes RI di Singapura.

Acara di ruang Nusantara gedung KBRI Singapura tersebut juga dihadiri presiden Home Singapura Bridget Tan dan beberapa staff KBRI diantaranya Indah, Fachry, Simon, serta Emil. Acara yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12.00 waktu Singapura membahas pelbagai permasalah yang dihadapi oleh BMI.

Melalui penyampaiannya, Dubes RI di Singapura menyampaikan kat kunci bagaimana menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah antara BMI dengan majikannya. Perjanjian bilateral dengan Singapura tentang tindakan privasi (privacy act) seperti kasus Narkoba atau Penyelundup rokok juga dijelaskan Dubes RI. Ada beberapa permasalahan hukum yang pihak KBRI juga tidak diberi tahu oleh pemerintah Singapura.

Tahun ini jumlah BMI yang datang ke penampungan semakin menurun dibandingkan tahun-tahun lalu. Sejak tahun 2009 pihak KBRI sudah mengeluarkan larangan agar BMI tidak membersihkan jendela namun sosialisasi kebijakan belum terlaksanakan dengan baik. Mulai 1 Mei 2012 pihak KBRI kembali menekan agar pemerintah Singapura (MOM) mengambil tindakan serius terhadap majikan yang memerintahkan BMI membersihkan jendela.

Dubes RI menyatakan supaya berlaku adil dalam pekerjaan. Melalui  Yahoo internet poling 76 % menyetujui adanya tindakan BMI tidak membersihkan jendela. Pihak KBRI juga akan melakukan tindakan tegas (blacklist) terhadap majikan yang masih meminta BMI untuk membersihkan jendela. Tindakan ini berlaku untuk agen-agen penempatan BMI.

Pihak KBRI juga akan mengamandemenkan surat kontrak tenaga kerja bagi yang tidak memiliki hari libur (off day) mulai tahun 2013. Perpanjangan paspor menurut UU No. 39 tentang PPTKILN tidak bisa dilakukan di KBRI kecuali dengan memperpanjang kontrak kerja baru.

“Sebelum memposting di internet, seharusnya dipikirkan dahulu. Selama ini pihak KBRI telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masalah TKW yang menghadapi masalah. Seperti dulu ada TKW yang masuk rumah sakit Tan Tock Sheng pihak KBRI lah yang membantu TKW tersebut. Pengeluaran ijazah Paket B dan C itu memang sangat lama sekitar 6 bulanan. Sebagai murid, seharusnya berterimakasih dengan kerja keras para guru, bukan menjelek-njelekan di belakang. Misalnya ada murid yang juara 1, karena dekat dengan guru, lalu menjelek-jelekan SIS. Info dari agen bahkan ada TKW yang di HOME kelakuan sosialnya berubah total mengikuti gaya orang Filipina dan itu yang membuat saya malu. Semestinya pikirkan dahulu sebelum menulis di internet,” pengakuan dari Nasifah, perwakilan HPLRTS.

“Bahwasannya dari pihak KBRI, HOME, IFN, atau organisasi lain memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan. Boleh kita memberikan kritik tapi yang positif, bukan malah menjelekkan organisasi lain.” tutur Andri Hadi langsung merespon tanggapan dari Nasifah .

Bridget Tan juga memberikan pernyataan, pihak HOME telah mengumpulkan dana berupa sumbangan uang  kepada keluarga Sulastri yang meninggal akibat bunuh diri karena gagal melakukan ujian Bahasa Inggris.

Secara keseluruhan bisa dikatakan pertemuan dengan KBRI keluar dari rencana yang diharapkan, namun demikian pihak HOME, IFN, dan HPLRTS merasa senang diberikan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Dubes RI di Singapura. Pada pertemuan selanjutnya diharapkan bisa fokus pada permasalahan BMI bukan konflik pribadi dan persoalan tidak mendasar yang dituangkan dalam forum. Masih banyak permasalahan yang lebih serius. Seperti potongan gaji yang masih terlampau tinggi (overcharging) dan penempatan kerja di sektor lain agar BMI menjadi lebih baik di masa mendatang. Jangan jadi Pembantu lagi. [12/5/12]

Anung D’Lizta

Sring Atin, Mantan Ketua IMWU Hong Kong saat diwawancarai wartawan TVB, salah satu televisi di Hong Kong

Aliansi Buruh Migran Indonesia Hong Kong Cabut UUPPTKILN NO 39/2004 yang beranggotakan ATKI-Hong Kong, IMWU-HK, PILAR-HK, LiPMI, dan GAMMI-HK  mengadakan Forum Terbuka dan Panggung Budaya (13/05/2012)  di sudut pojok kiri Victoria Park, Causway Bay Hong Kong. Forum terbuka ini dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Hong Kong untuk membahas tentang:

• Seberapa pentingnya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
• Skema di balik tingginya potongan agen
• Buruknya pelayanan konsulat

Forum terbuka ini juga diisi dengan lomba orasi dan lomba karaoke logat daerah dengan lagu-lagu yang telah digubah. Pukul 3 sore waktu Hong Kong, sekitar 1500  BMI kembali mendatangi KJRI untuk menyampaikan kembali tuntutan mereka antara lain:

• Hapus KTKLN
• Stop Overcharging
• Berlakukan kontrak mandiri
• Turunkan biaya agen
• Hapus Surat Edaran 2524
• Beri kebebasan BMI untuk pindah agen
• Bebaskan BMI menunggu visa di Macau/Cina
• Berikan perlindungan sejati bagi BMI

Pada aksi ini juga dilakukan penyerahan 30.000 lebih tanda tangan para BMI Hong Kong yang menolak pemberlakuan KTKLN yang jelas-jelas sangat merugikan para BMI. Namun sayang, yang menerima petisi hanya satpam KJRI karena para staf KJRI tidak ada satu pun yang mau menemui para BMI yang berorasi di depan gedung.

Sebelumnya, pagi pukul 11 lebih, KJRI melakukan seminar reintegrasi dan sosialisasi KTKLN bersama dengan Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (KOTKIHO) dengan nara sumber Teguh Wardoyo selaku Konjen RI untuk Hong Kong, Kharisma Yosak dari BNP2TKI, H.Imam Nahrowi mantan BMI sukses dari Lampung dan Chandra, pengusaha  sukses di Hong Kong.

Sudah banyak yang bersaksi tentang lika-liku pengurusan KTKLN yang sebenarnya lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan BMI, namun anehnya KJRI malah terus melakukan sosialisasi dan bukan mencari solusi serta mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Janji BNP2TKI yang katanya KTKLN bisa diurus di Hong Kong, sampai saat ini pun hanya tinggal janji. Sementara pada hal yang lebih mendasar, KTKLN tidak menunjukkan fungsi dan manfaat yang jelas bagi BMI. Sebagai identitas BMI telah memiliki paspor dan visa, sebagai penunjuk asuransi BMI juga telah memiliki kartu asuransi. Sosialisasi dari BNP2TKI secara terus-menerus bukan menjadi jalan mencari solusi.

Jika BNP2TKI adalah lembaga publik yang melayani BMI, maka BNP2TKI juga butuh mendengarkan aspirasi dan suara BMI, setidaknya sebagai bahan melakukan kajian ulang atas keberdaan KTKLN.

Sebelumnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengirim uang ke Indonesia. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kredibelitas sarana jasa pengiriman. Pastikan jasa pengiriman melayani jasa pengiriman uang ke Indonesia. Pilih sarana pengiriman yang sering digunakan oleh BMI dan mempunyai kredibilitas bagus sehingga uang anda selamat sampai ke tangan peneriman. Kedua, perjelas soal besaran biaya pengiriman dan bagaimana prosedurnya. Terakhir, yang tak boleh lalai adalah nama dan alamat penerima kiriman. Biasanya jasa pengiriman yang ada di Indonesia meminta nomer identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kiriman uang.

Hong Kong
Menurut pengalaman Fera Nuraini, salah satu BMI di Hong Kong, sangat mudah mengirim uang dari Hong Kong ke Indonesia, banyak sekali pilihannya. Mulai dari bank-bank yang sudah populer di Indonesia seperti Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI). Selain bank ada jasa pengiriman Western Union, Candra yang memiliki banyak cabang di Hong Kong, dan Dan setiap toko Indonesia yang ada di pasar-pasar itu hampir semuanya melayani pengiriman uang ke indonesia.

Masing-masing jasa pengiriman uang memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika BMI melakukan pengiriman uang lewat toko-toko yang menyediakan jasa pengiriman ke Indonesia, uang sampai ke Indonesia 2 atau 3 hari berikutnya. Tapi itu dulu, sekarang rata-rata waktu jasa pengiriman uang ke Indonesia cepat, cuma butuh 1 jam. Biasanya kalau hari kerja Senin-Jumat, BMI memilih kirim uang melalui Wester union. Karena lebih cepat dan mudah ngambilnya di Indonesia. BMI tinggal kasih nomor pinnya melalui pesan pendek (SMS), lalu keluarga di rumah tinggal datang ke kantor pos atau toko-toko yang bekerjasama dengan Western Union untuk mengambil uang. Sedangkan untuk rata-rata biaya pengiriman uang yang dibebankan adalah sekitar 30 HKD atau setara dengan Rp. 33.500,-.

Korea
Bagi BMI di Korea, pengiriman uang juga mudah dilakukan dimana-mana, bahkan di jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di korea. Hanya saja, awal untuk mendapatkan fasilitas kirim uang ke rekening bank Indonesia, BMI harus mendaftar di bank tertentu. Cara mengirim uang melalui ATM ini merupakan cara paling mudah dan sering digunakan BMI Korea.

Sarana lain yang juga biasa digunakan BMI Korea di saat darurat adalah Western Union, sarana ini terhitung cepat. Hanya saja biaya jasa pengiriman yang dibebankan masih terhitung mahal dan hanya bisa diambil di waktu-waktu jam kantor dan tidak dibuka setiap hari. Sarana alternatif lainnya adalah melalui jaringan teman-teman eks BMI Korea yang punya modal di Indonesia, caranya cukup mengirim pesan pendek, dan lalu uang sudah bisa diambil.

Terkait biaya, jasa pengiriman melalui bank paling mahal, yaitu sekitar 18.000 won atau sekitar Rp. 144.000,-. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah di bank KOrea sangat kecil. Untuk biaya pengiriman uang melalui ATM hanya 15.000 Won (Rp. 120.000,-) lebih murah daripada di bank.

Taiwan
Sarana pengiriman uang yang ada di Taiwan juga banyak diantaranya adalah BNI, Wester Union, dan tempat-tempat lainnya yang melayani jasa pengiriman uang ke Indonesia. Soal waktu, tiap jasa pengiriman beda-beda, ada yang lama dan ada pula yang cepat. Western Union contohnya, hanya butuh waktu tak kurang dari satu jam untuk mengirim uang. Kalau waktu yang dibutuhkan untuk mengirim uang di bank terhitung cukup lama, yaitu 2 hari. Syarat mengirim uang di bank juga cukup mudah, hanya butuh Alien Registration Card (ARC), semacam KTP Taiwan. (F:)

DEKLARASI SUMBAWA

TEMU PEREMPUAN BURUH MIGRAN SE-NTB

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Untuk Keadilan dan Demokrasi

PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA

Temu Perempuan Buruh Migran Se-Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan di Sumbawa Besar oleh Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, pada 26-28 April 2012, diikuti oleh 86 orang dari berbagai Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat. Pertemuan membahas pelbagai persoalan, harapan, dan rekomendasi untuk perbaikan kehidupan, jaminan keamanan, dan Pemenuhan hak-hak Buruh Migran beserta Keluarganya. Berdasarkan ratifikasi konvensi buruh migran, dengan ini Koalisi Perempuan Indonesia bersama pihak lainnya menyatakan:

1. Rekomendasi Kepada Pemerintahan di Daerah untuk;

I. Menyusun Peraturan Daerah untuk melidungi Buruh Migran dan Keluarganya, mengacu pada hukum nasional dan instrument internasional yang telah diratifaksi oleh Indonesia

II. Bekerja sama dengan pemerintah Pusat dan Pemerintahan di Luar Negeri untuk menjamin dan melindungi Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya

III. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan perlindungan dan penanganan persoalan Buruh Migran.

IV. Melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya, Prosedur bekerja keluar negeri yang aman, serta jejaring kerja bila buruh migran menghadapi masalah di tanah air dan di luar negeri

V. Menyusun data terpilah buruh migran asal NTB, berdasarkan jenis kelamin dan usia, asal daerah, negara tempat bekerja, Buruh migran yang sukses, Buruh migran yang mengalami masalah sebagai basis data untuk pembuatan kebijakan, program dan kegiatan

VI. Memastikan perda-perda atau aturan dari Propinsi sampai Desa yang sudah ada, dijadikan rujukan dalam mekanisme penanganan kasus yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur.

VII. Bersama dengan keluarga buruh migran dan masyarakat sipil melakukan sosialisasi kepada publik bahwa pekerjaan buruh migran bukanlah pekerjaan yang hina tetapi pekerjaan yang membanggakan bagi negara dan bangsa.

2. Rekomendasi Kepada Pemerintahan di Pusat untuk;

I. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan di tingkat nasional juga merujuk kepada Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan anggota keluarganya.

II. Memastikan bahwa masukan substansi yang telah diajukan oleh tim NTB diakomodir dalam amandemen UU No 39 Tahun 2004

III. Memberikan perhatian dan tindakan serius terhadap kasus perdagangan organ tubuh manusia , dengan menggunakan pasal-pasal dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, antara lain untuk melakukan investigasi bersama (Joint Investigation) yang melibatkan aparat hukum dari Indonesia, Malaysia dan negara lain (yang memiliki komitmen penghapusan perdagangan orang) dan melakukan teknik-teknik investigasi khusus untuk membongkar kejahatan serius (Serious Crime) tersebut. Sumbawa Besar, 27 April 2012.  (disampaikan oleh Bayu Sustiwie di Group Facebook “Forum Kontributor www.buruhmigran.or.id”)

Kalau biasanya BMI dipotong gajinya sebesar HK$ 3000 (Rp. 3.510.000,-) selama 7 bulan berturut-turut, kini skema itu diubah menjadi potongan selama 6 bulan dan BMI akan menerima sisa sebesar HK$ 1037 perbulan atau setara dengan Rp. 1.213.000,-.

Dirjen Binapenta sendiri pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 186 tahun 2008 yakni “biaya penempatan BMI ke Hong Kong Rp 15,5 juta.” Namun fakta di lapangan selama kurun waktu 2008 setelah SK turun sampai saat ini, biaya penempatan tetap saja sama yakni sebesar HK$ 21,000 (Rp. 24.570.000,-) dengan cicilan HK$ 3000 selama 7 bulan berturut-turut.

Bulan Mei 2012 telah berjalan satu Minggu lebih, adakah bukti di lapangan kalau biaya penempatan ini benar-benar sudah diturunkan?.

Janji tinggal janji dan entah sampai kapan pemerintah akan terus memberi janji kepada BMI. Biaya sebesar itu gunanya untuk apa saja, para BMI juga tidak pernah diberi tahu perinciannya. Pemerintah sama sekali tidak pernah mempublikasikan rincian biaya penempatan, sekalipun hal itu menjadi informasi yang menjadi hak publik, pemerintah tetap menutup diri.

Persoalan semakin bertambah dengan adanya KTKLN yang masih saja mengharuskan BMI untuk mengeluarkan biaya asuransi, padahal hampir semua BMI yang legal sudah memiliki asuransi di negara penempatan. Sementara serapan klaim asuransi sangatlah minim, karena prosedur pencairan klaim asuransi BMI sengaja dibuat sangat rumit untuk diakses BMI. Jangan salahkan kalau para BMI, khususnya BMI di Hong Kong terus berontak atas kebijakan yang sangat merugikan ini.

Dirjen Binapenta dan lembaga pelayanan publik lainnya seperti BNP2TKI harus terus didesak untuk terbuka dalam pengelolaan penempatan BMI. Informasi rincian biaya penempatan adalah hak BMI, lantas mengapa pemerintah tidak terbuka?, adakah penyelewengan pada tata kelola biaya penempatan?. Semua pertanyaan tersebut harus dijawab pemerintah dengan bersikap terbuka untuk menginformasikan rincian biaya penempatan BMI.

Wisuda BMI di Singapura

Minggu, 6 Mei 2012, cuaca di Singapura tampak cerah. Pagi ini aku datang ke Sekolah Indonesia Singapura (SIS) untuk menyerahkan pas foto ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar. Ijazah paket C akhirnya ada titik terangnya kapan bisa diambil. Bus no-197 sampai di Opp Mandarin Gardin. Kakiku terus melangkah dengan wajah yang biasa.

Pastinya di sana aku akan melihat wajah-wajah yang pernah satu kelas denganku. Akhir-akhir ini, hubungan antara mereka agak jauh karena keterbatasan waktu.

Sampainya di kantin sekolah, aku hanya duduk di bangku empuk yang biasanya ditempati oleh pegawai KBRI. Ruang sekretariat berjibun orang. Maklumlah hari ini pembagian sertifikat bagi kursus kelas bahasa Inggris. Aku tak punya nyali untuk masuk ke dalam dan menanyakan pukul berapa pembagian ijazah paket C dimulai. Pasti jawabannya “sabar”. Akhirnya aku setia menunggu walaupun harus mengorbankan sekolah entrepeuner ku di ISS (International Singapore School).

Waktu terus berjalan, ada sesama Tenaga Keja Wanita (TKW) yang duduk di sebelahku. Dia tersenyum manis melihatku, lalu berkata “Yang namanya Anung D’Lizta yang mana sih?’’ spontan teman sebelahnya menjawab, “Lah ini Anung D’Lizta.” Dia mengukir senyum lagi kepadaku. Orang hanya mengenalku melalui Facebook tentunya.

Semilir angin menambah ketenangan pada mimik wajahku. Tanpa kuduga, hari ini juga aku bisa duduk bersama beberapa pejabat KBRI seperti, Fachry Sulaeman dan Emil. Sebenarnya aku merasa tidak enak duduk di bangku mereka tapi karena tidak dilarang akhirnya kami bertukar cerita.

Singkat cerita, kami berbicara isu tentang TKW yang ada di Singapura. Masalah hari libur (off day), gaji, cara pelaporan kehilangan paspor, penampungan di KBRI dan yang terhangat tuntutan larangan membersihkan jendela dari para TKW Singapura (ban cleaning the window).

“Terserah orang menganggap saya sombong atau kasar, saya tidak peduli karena ini adalah saya.” tutur Fachry yang terus aku perhatikan setiap di obrolannya. Sembari sesekali Emil tertawa sambil menikmati hidangan di meja.

Kemudian Fachry memberikan 3 topik untuk kutulis, pertama,  bagaimana kita menggunakan waktu libur (off day) dengan baik, kedua, bagaimana cara mengatur uang gajian, ketiga, apa yang kamu tulis itulah yang kamu kerjakan dan apa yang kamu kerjakan itulah yang kamu tulis. Meski mereka (para pejabat KBRI) terlihat sombong seperti itu, bagiku beliau mau berbagi ilmu kepadaku yang hanya seorang TKW.

Menurut ucapan Fachry, ada majikan yang mengadu ke pihak KBRI-tentang TKW-nya yang setelah mendapatkan libur (off day) tapi pulang-pulang sakit bahkan ada yang hamil. Sang majikan menanyakan kebijakan dari pihak KBRI (embessy) secara langsung. Kehamilan yang terjadi pada TKW bukan kesalahan dari majikan melainkan dari TKW-nya sendiri.

Kemungkinan inilah yang menyebabkan majikan tidak mau memberikan libur, meskipun libur adalah hak dasar bagi TKW. Masalah gaji, banyak TKW yang membuang-buang uang untuk menghias diri. Memakai make-up terlampau menor juga menjadi salah satu bentuk pemborosan, sekalipun seseorang sangatlah wajar untuk sekadar ingin tampil cantik dan bergaya. Namun, bila pulang ke rumah, semua make-up itu pasti luntur. Aku tersimpul juga, karena aku termasuk yang memakai make-up.

Akhirnya satu satu lagi orang KBRI datang, dia bernama Zalfi, beliau tentu sudah paham dengan wajah Anung D’Lizta dan menanyakan sudah nulis buku apalagi. Aku perlihatkan buku terbaruku yang menang Soulmate Writing Battle, dan Fachry berseru, “Jadi kamu Anung D’Lizta yang diceritakan oleh wakil Dubes Ibu Kenssy?,” lagi-lagi aku hanya tersenyum, “Iya Pak.”.

Pembicaraan terus berganti topik, Zalfi dan Fachry mengarahkan saya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka (UT) yang bagiku belum mampu ke arah itu. Ijazah paket C memang masih belum apa-apa bila dibandingkan dengan kuliah. “3-4 tahun akan datang, kamu bukan Anung yang sekarang,” lanjut beliau. Aku pun bingung, “Jangan kamu pikirkan kebanyakan orang yang terlalu banyak berpikir akan gagal,”. Memang aku sempat merenung, namanya ilmu tidak akan pernah berhenti untuk dicari. Tapi jujur saja aku sudah lelah dengan keterbatasan ini.

Sebagai upaya mengalihkan perbincangan soal kuliah, aku menanyakan permasalah di penampungan KBRI. Berdasarkan berita dari yang aku terima, aku ingin mengetahui jawaban dari pihak KBRI secara langsung. Berikut kutipan dialognya:

Anung: Apakah benar ketua shelter bertindak kekerasan, jika ada TKW yang salah dengan cara menampar?’

Fachry: Tidak benar!, Ini dia orangnya, Senin besok dia akan pulang ke Indonesia, hanya dia satu-satunya TKW yang mendapatkan jaminan dari MOM untuk pulang ke Indonesia, nanti dia balik ke sini lagi.

Aku pun menoleh melihat dia yang sedang menikmati makanan di kantin.

Anung: Apakah benar jika anak TKW yang mau pulang hanya diperbolehkan telepon sebanyak satu menit saja?

Fachry: Tidak benar, 3 menit (tepatnya). Saya ajarkan mereka bagaimana komunikasi yang baik tanpa membuang waktu. Untuk bertanya apa kabar-sedang apa itu tidak penting, hanya memberitahukan kapan pulang, jam berapa dan jika tidak ditemui di bandara hubungi nomor ini. Itu saja.

Mendengar penjelasan dari Pak Fachry selaku ketua protokol di KBRI Singapura rasa penasaranku terjawab. Bahkan beliau mengizinkanku jika mau menulis tentang kegiatan shelter, beliau memintaku datang dan kalau mau bisa tinggal di shelter 1-2 hari. Aku juga merasa senang jika nanti Presiden SBY berkunjung ke Singapura aku diberikan kesempatan untuk bertemu dan menyerahkan buku untuk presiden.

Kalaupun tidak aku bisa menitipkan ke Fachry dengan menuliskan pesan kepada beliau. Sungguh luar biasa kesempatan ini jika aku bisa mendapatkannya. Masalah potongan gaji yang terlalu banyak juga aku sampaikan ke beliau, kini aku tidak penasaran lagi, beliau  menghubungkan langsung dengan Sukmo Yuwono-mengenai sistem potongan gaji bagi TKW yang baru.

Mulai 1 Mei 2012, Ketetapan peraturan yang baru bagi TKW belum bisa dikatakan membantu atau sebaliknya. Melalui sistem perbankan pinjaman BNLP  yang diberikan oleh bank sebesar $1600 untuk potongan 8 bulan. Gaji rata-rata $450, selama proses potongan 8 bulan TKW menerima $119 perbulannya dan $224 masuk kepada bank. Potongan bagi yang sudah berpengalaman $800. Jika terjadi pemutusan kontrak (breaking contract) TKW dipulangkan ke Indonesia atau agen, tidak ada tanggungan hutang yang membebani TKW. Resiko dari bank, pemerintah yang akan menanggung.

Jika TKW melakukan pindah majikan, pihak bank tidak akan menambahkan potongan gaji, hanya melunasi sisa bulan yang belum terbayar. Pinjaman ini tidak ada jaminan sertifakat apapun dari sang TKW. Jika TKW pulang ke Indonesia dan ada pihak PJTKI yang meminta ganti rugi, maka hal ini sangat tidak benar  (tidak sesuai prosedur).

Menurut IMPERS No. 2006 Revitalisasi Kebijaksanaan dan Penempatan Perlindungan TKI, persayaratan ini sebenarnya sudah lama ada, tapi dari pihak pemerintah baru menyepakati pada tahun ini (2012). Bantuan bank pinjaman BNLP-masih terbilang menjadi pemotongan besar pada gaji (overcharging). Kami menyeru untuk mengurangi potongan gaji antara 4-5 bulan yang standar. TKW berhak mendapatkan pelayanan baik dari pemerintahannya.

Hujan terus mengguyur. Alam seperti mendengarkan perbincangan kami. Tanpa kurasa, aku harus meninggalkan kantin SIS dan meluncur ke kelas tambahan di ISS. Aku pun pamitan. Fachry juga akan menjemput Menteri Olahraga Indonesia di Bandara Changi. Akhirnya aku berlari menuju pemberhentia bus sebelum pukul 2.30 siang waktu Singapura. Aku harus sudah sampai di jam tambahan. Aku dapatkan info dari KBRI tapi aku kehilangan jam pelajaran. Ini adalah rencana yang tidak kami rancang. [8/5/12]

Anung D’Lizta

Ilustrasi migrasi

Hanya dalam rentang waktu Januari hingga awal Mei 2012 pemerintah Malaysia telah memulangkan 24 jenazah TKI asal Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan meninggal karena sakit, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan juga jadi korban pembunuhan.

Seperti sebuah kutipan yang diberitakan Antara News, “Jumlah itu termasuk satu jenazah dipulangkan Kamis (3/5) malam ke kampung halamannya di Lombok Timur,” kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonensia (BP3TKI) NTB, Syahrum, di Mataram, Jumat lalu.

Satu jenazah yang dipulangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, itu teridentifikasi bernama Jurit, yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Menurut keterangan Syahrum, satu jenazah lagi sedang dalam proses pemulangan dari Malaysia, yakni Safirin, TKI asal Kabupaten Bima, NTB, yang meninggal dunia karena sakit. Maka, tercatat sudah sebanyak 25 orang TKI asal NTB yang meninggal dunia di Malaysia, dalam empat bulan terakhir ini.

“Dari puluhan jenazah TKI asal NTB yang meninggal dunia di Malaysia itu, tiga di antaranya menghebohkan karena tewas akibat ditembak aparat kepolisian Diraja Malaysia, yang berujung otopsi,” ujarnya.

Ketiga TKI asal Lombok Timur, NTB, korban tewas tertembak itu yakni Mad Noor (28), warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, dan Herman (34) serta Abdul Kadir Jaelani (25). Herman dan Jaelani merupakan paman dan keponakan, warga Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim. (rasidibragi mengutip dari Antara News)